Distribusi Belanja Sosial Diubah

Pembayaran akan disatukan, termasuk untuk jatah September-Oktober, nanti dibarengkan tahap kedua November-Desember. Jadi, dibayarkan empat bulan sekaligus.

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi mengubah skema pendistribusian belanja perlindungan sosial (perlinsos) akibat adanya kendala proses verifikasi faktual data terhadap calon penerima manfaat dan detail alamat lengkapnya. Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengatakan sedianya pencairan program perlinsos dilakukan beberapa pekan lalu selama Oktober dan November. Tiap penerima dijatah 200.000 per fase.

"Ada keterlambatan akibat proses verifikasi karena program ini memang tujuannya untuk membantu warga terdampak ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak sekaligus mencegah inflasi," katanya di Cikarang, Jumat (2/12). Dia menjelaskan hambatan proses administrasi data berdampak pada perubahan skema pendistribusian bantuan menjadi satu kali penyaluran sebesar 400.000 untuk satu penerima manfaat melalui transfer bank.

"Maka, pembayaran akan disatukan sehingga yang tadinya diluncurkan September-Oktober, lalu nanti tahap kedua November-Desember dibayarkan empat bulan sekaligus," katanya. Dani mengaku proses penyaluran perlinsos terkendala verifikasi administrasi untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Pemerintah daerah masih terus melakukan validasi data agar akurat sesuai dengan nama dan alamat.

"Proses Perlinsos ternyata panjang terutama untuk verifikasi calon penerima dan lokasi. Sebab ada yang baru tuntas. Ada yang masih proses. Akan tetapi, kami akan terus kejar agar segera diterima warga," ucapnya.

Lebih jauh, Dani memastikan tidak semua pencairan Perlinsos terhambat. Sebab, penerima manfaat dari sektor pekerja layanan masyarakat telah mendapat bantuan tersebut, seperti marbot masjid dan guru agama. Kemudian, penerima manfaat lain akan direalisasikan pekan kedua Desember ini.

"Di luar itu, masih belum disalurkan meski beberapa sudah selesai verifikasi dan sudah taraf SK. Ada yang baru siapkan nomor rekening. Jadi, paling telat pekan kedua Desember," tandas Dani.

Sebelumnya, diinformasikan anggaran untuk program Perlinsos sebesar 18,07 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 3,55 persen dana transfer umum Kabupaten Bekasi. Anggaran tersebut akan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial, di antaranya, untuk tenaga harian lepas lingkungan Pemkab Bekasi sebesar 1,33 miliar untuk 3.344 orang.

Selanjutnya, bantuan anak yatim piatu yang orang tuanya menjadi korban Covid-19. Terdapat 1.684 anak yang menjadi penerima manfaat dengan total anggaran 673,6 juta. Bantuan sosial juga diberikan kepada jasa layanan keagamaan Islam seperti imam masjid, marbot, guru mengaji, guru agama non-ASN, dan amil jenazah. Total penerima manfaat sebanyak 13.565 orang dengan anggaran 5,42 miliar.

"Program bantuan Perlinsos juga akan diberikan kepada warga lanjut usia yang terlantar, kaum difabel, pekerja kebersihan, dan nelayan," ujar Dani

KJP Plus

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mulai mencairkan dana bantuan sosial (bansos) penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap dua untuk periode Desember kepada ribuan peserta didik. "Pencairan dana KJP Plus tahap II 2022 dilaksanakan mulai 1 Desember.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP), Waluyo Hadi, jumlah penerima KJP Plus tahap II sebanyak 803.121 peserta didik.

Rinciannya, jumlah penerima Sekolah Dasar (SD/MI) mencapai 367.280 dengan jatah 250.000 tiap anak.

Tambahan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SD/MI swasta selama enam bulan sebesar 130.000 per bulan. Untuk jenjang SMP/MTs sebanyak 222.120 pelajar jatah 300.000/anak. Tambahan SPP untuk SMP/MTs swasta untuk enam bulan sebesar 170.000 per bulan/anak. Ant/G-1