Disabilitas Mesti Diberi Ruang Bekerja Formal

Dalam kesempatan itu, Menaker juga meminta pemerintah, dalam hal ini Panselnas Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) agar kaum difabel yang mendaftar mendapatkan perhatian khusus.

Hanif menjelaskan isu atau tantangan kedua yang harus diselesaikan bersama bukan hanya pemerintah dan perusahaan/dunia usaha, tapi juga dengan komunitas masyarakat menyangkut kompetensi.

"Bagaimana penyandang disabilitas ini juga memiliki daya saing, keunggulan, kompetensi yang bersifat softskill dan hardskill agar mereka juga bisa berkompetisi di pasar kerja dengan yang lain," ujar Hanif.

Menurut Hanif, untuk mengakomodir kepentingan tersebut, maka akses terhadap pelatihan berkualitas bagi penyandang disabilitas juga sangat penting. Hingga saat ini, Kemnaker memiliki 19 Balai Latihan Kerja (BLK).

"Kita semakin memperkuat akses bagi penyandang disabilitas di berbagai kejuruan yang mereka minati. Misalnya BLK Bekasi, kita kembangkan IT, dan sekarang sudah punya kejuruan untuk animasi. Ke depan, proses kejuruan games," katanya. ang/E-3