Diprotes Sekutu AS, PM Solomon Jamin Tiongkok Tidak Akan Bangun Pangkalan Militer di Wilayahnya

JAKARTA - Negeri kepulauan Pasifik itu memastikan perjanjian keamanan dengan Tiongkok tidak mencantumkan pembangunan infrastruktur militer di wilayahnya. Hal ini diungkapkan menyusul peringatan tajam dari Australia dan Selandia Baru.

Sehari setelah pejabat kedua negara menyepakati rancangan perjanjian keamanan, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare buru-buru menjamin tidak akan mengizinkanTiongkok membangun pangkalan militer di wilayahnya. Hal itu diungkapkan Sogavare dalam keterangan persnya, seperti dikutip DW, Jumat (1/4).

"Pemerintah menyadari konsekuensi keamanan dari pangkalan militer (Tiongkok). Kami tidak lengah untuk membiarkan inisiatif semacam itu direalisasikan."

Dalam keterangannya, Sogavare tidak merinci isi kesepakatan. Dari naskah rancangan perjanjian yang bocor ke publik belum lama ini, kapal-kapal perang Tiongkok mendapat izin menggunakan pelabuhan di Kepulauan Solomon untuk keperluan logistik.

Sontak, suara protes dari negara-negara jiran mulai bermunculan. Kamis (31/3) kemarin, Federasi Negara-negara Mikronesia (FSM) mendesak Kep. Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian, atas dasar "kekhawatiran yang besar soal isu keamanan."
Halaman Selanjutnya....