Diplomat Uni Eropa Tuding Rusia dan Tiongkok Hambat Tanggapan Internasional atas Kudeta di Myanmar

BRUSSELS- Diplomat utama Uni Eropa (EU) menyebut Rusia dan Tiongkok menghambat tanggapan internasional terhadap kudeta militer Myanmar, dan bahwa EU dapat menawarkan lebih banyak insentif ekonomi jika demokrasi kembali di Myanmar.

"Tidak mengherankan jika Rusia dan China menghalangi upaya Dewan Keamanan PBB, misalnya untuk memberlakukan embargo senjata," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri EU Josep Borrell dalam sebuah unggahan blog, Minggu.

"Persaingan geopolitik di Myanmar akan membuat sangat sulit untuk menemukan pemahaman bersama. Tetapi kita punya kewajiban untuk mencobanya," kata Borrell, yang berbicara atas nama 27 negara anggota EU.

Borrell mengatakan pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan lebih dari 550 pengunjuk rasa tak bersenjata, termasuk di antaranya 46 anak-anak, dalam tindakan keras berdarah sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada kudeta 1 Februari.

"Dunia menyaksikan dengan ngeri, karena tentara menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri," kata dia.

China dan Rusia sama-sama memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata Myanmar, masing-masing sebagai pemasok senjata terbesar pertama dan kedua ke negara itu.

Dewan Keamanan PBB pekan lalu menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tokoh demokratis lainnya yang ditahan oleh militer, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut.

EU sedang menyiapkan sanksi baru bagi individu dan perusahaan milik militer Myanmar. Blok itu telah menyetujui serangkaian sanksi pertama terhadap 11 orang yang terkait dengan kudeta, termasuk panglima militer.

Sementara pengaruh ekonomi EU di negara itu relatif kecil, Borrell mengatakan EU dapat menawarkan untuk meningkatkan hubungan ekonominya dengan Myanmar jika demokrasi dipulihkan. Insentif itu bisa mencakup lebih banyak perdagangan dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan, tutur dia.

Investasi langsung asing EU di Myanmar berjumlah 700 juta dolar AS (sekitar Rp10,2 triliun) pada 2019, dibandingkan dengan 19 miliar dolar AS (sekitar Rp277,7 triliun) investasi dari China.

Militer mengatakan kudeta dilakukan karena pemilu November tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, curang. Komisi pemilu Myanmar telah menolak tuduhan tersebut.