Diplomat: NATO akan 'Memohon' pada Ukraina untuk Bergabung setelah Berperang Skala Penuh dengan Rusia

LONDON - Duta Besar Kyiv untuk Inggris, Vadym Prystaiko, baru-baru ini mengatakan kepada Newsweek bahwa aksesi Ukraina ke Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan "tidak terelakkan". Keberhasilan luar biasa Ukraina dalam hampir 14 bulan pertempuran skala penuh melawan Rusia, akan membuat NATO harus "memohon" negaranya dengan militer yang kuat itu untuk bergabung.

Prystaiko mengatakan, tidak ada alasan untuk menolak keanggotaan negaranya di blok tersebut karena akan sangat menguntungkan NATO.

"Apakah ada di antara kalian yang memiliki satu juta orang yang bersenjata, veteran yang tangguh dalam pertempuran?" tanya Prystaiko. "Satu-satunya tujuanmu adalah berperang melawan Rusia; kamu bahkan tidak berperang melawan Tiongkok," ujarnya.

"Jika Anda ingin memiliki seseorang yang tahu, tidak hanya siap, tapi tahubbagaimana melakukannya, tanyakan pada Ukraina. Mintalah mereka untuk menjadi bagian dari aliansi Anda."

Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, Ukraina telah bertempur dengan jenis perang yang telah lama disiapkan NATO. Negara itu dibanjiri persenjataan NATO yang membantu pasukan Ukraina menimbulkan kerugian besar pada Rusia. Mereka juga menderita kerugian besar, dan pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky terus meminta peralatan yang lebih canggih dari sekutunya saat mempersiapkan serangan balik yang telah lama ditunggu-tunggu.

Kyiv perlahan membangun militer standar NATO tanpa keanggotaan. Sementara pasukan tersebut telah membuktikan potensinya, para pemimpin Ukraina telah menjelaskan bahwa tidak ada alternatif untuk klausul pertahanan kolektif Pasal 5 NATO. Ini, kata mereka, adalah satu-satunya jaminan melawan agresi Rusia di masa depan.

"Kita harus menerobos lingkaran keheningan tentang masa depan Ukraina sebagai bangsa yang diamankan oleh sistem kolektif," kata Prystaiko kepada Newsweek .

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan bahwa Ukraina pada akhirnya akan menjadi anggota aliansi transatlantik, tetapi dia dan para pemimpin nasional termasuk Presiden AS, Joe Biden telah menjelaskan bahwa itu adalah tujuan jangka panjang.

Tampaknya hampir mustahil bahwa semua 31 anggota aliansi, mungkin 32 jika Swedia segera berhasil bergabung, akan setuju untuk mengakui Kyiv sebagai anggota, sementara pertempuran aktif dengan pasukan Rusia terus berlanjut.

Namun, narasi yang lebih luas tampaknya bergeser menguntungkan Ukraina. "Kita sekarang berbicara tentang keanggotaan Uni Eropa dan NATO jauh lebih mudah daripada yang kita lakukan di masa damai," kata Prystaiko.

"Apa syaratnya? Kita harus demokratis; Oke, kita punya itu. Kita harus memperbaiki banyak hal; kita akan melakukannya. Korupsi? Itu juga mengganggu kita, kita sedang mengusahakannya, dan omong-omong, ada beberapa anggota NATO yang bisa mengajari kita semua tentang korupsi," tuturnya.

Beberapa alasan tradisional untuk tidak menawarkan keanggotaan pada Ukrain, takut memprovokasi agresi Rusia, kekhawatiran tentang kualitas militer Ukraina serta tentang korupsi sistemik, tampak kurang relevan karena perang Moskow semakin dalam.

Perluasan NATO untuk memasukkan Finlandia, dan kemungkinan akhirnya Swedia, merupakan konsekuensi besar bagi NATO, Rusia, dan Ukraina. Kyiv melihat peluang; yang telah dicoba untuk dieksploitasi dengan meminta proses aksesi NATO yang dipercepat.

"Ukraina sudah diakui sebagai calon NATO," kata Prystaiko. "Saya tahu bahwa pemerintah saya sekarang mengatakan bahwa Rencana Aksi Keanggotaan tidak perlu lagi; kami tidak membutuhkannya lagi. Contoh Swedia-Finlandia menunjukkan hal itu. Dan NATO sedang mempersiapkan program individu yang disesuaikan untuk kebutuhan Ukraina, jadi kami tidak perlu peta."

Keanggotaan NATO tidak diformalkan secara ketat, dengan jalur masing-masing negara ditentukan oleh karakteristiknya yang unik. "Studi tentang Pembesaran" NATO tahun 1995 mengatakan calon kandidat harus memiliki "sistem politik demokrasi yang berfungsi berdasarkan ekonomi pasar; perlakuan adil terhadap populasi minoritas; komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai; kemampuan dan kemauan untuk memberikan kontribusi militer pada operasi NATO; dan komitmen terhadap hubungan dan institusi sipil-militer yang demokratis."

Karena Swedia dan Finlandia sama-sama sudah memenuhi kriteria ini, aplikasi mereka pada tahun 2022 tidak memerlukan MAP, yang dapat menyebabkan penundaan aksesi yang signifikan. Satu-satunya hambatan nyata bagi Helsinki dan Stockholm adalah sikap skeptis pemerintah Hungaria dan Turki.