Diperlukan, Langkah Berani Pemerintah Menuju Kemandirian Pangan

JAKARTA- Keputusan Pemerintah melarang impor empat komoditas pangan yaitu beras, jagung, gula dan garam mulai pada 2025 mendapat apresiasi dari rakyat, khususnya para petani, pelaku industri pangan dan akademisi. Keputusan yang berani dari Pemerintah itu diperlukan agar Indonesia secepatnya bisa menuju kemandirian pangan. 

Peneliti Ahli Madya Ketua Kelompok Riset Ekonomi dan Keuangan Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ragimun mengatakan larangan impor empat komoditas pangan itu wajar dilakukan Pemerintah. Sebab, sumber pangan dan bahan pokok tersebut sudah melimpah di Tanah Air, meski perlu dioptimalisasi agar kebutuhan domestik terpenuhi secara menyeluruh.

“Ini harus berani dilakukan karena keempat komoditas tersebut potensinya sangat tinggi di Indonesia,” katanya saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (17/1).

Menurut dia, untuk komoditas beras dan jagung, kebutuhan konsumsi domestik pasti akan terpenuhi dalam masa panen ke depan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi tahun 2024 diperkirakan sekitar 10,05 juta hektare, dan produksi beras pada periode tersebut untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan 30,34 juta ton.

Sementara, komoditas jagung, luas panennya diperkirakan sebesar 2,58 juta hektare, mengalami peningkatan sebanyak 0,11 juta hektare atau 4,34 persen dibandingkan luas panen pada 2023 yang sebesar 2,48 juta hektare. Adapun, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada tahun yang sama diperkirakan sebesar 15,21 juta ton.

Hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah yakni pemenuhan gula dan garam untuk industri, mengingat kebutuhan sektor tersebut berbeda dari yang dikonsumsi masyarakat.

Guna mengoptimalkan dan mempercepat proses swasembada pangan, dia mengatakan diperlukan regulasi ketat untuk memantau distribusi keempat komoditas tersebut.

Pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ) Achmad Nur Hidayat mengatakan, dampak dari penghentian impor perlu perhatian khusus.

“Kebijakan ini tentu patut diapresiasi sebagai langkah untuk memperkuat kemandirian nasional. Namun, dampak kebijakan ini terhadap stok dan harga pangan domestik memerlukan perhatian serius,” kata Achmad.

Bergantung Domestik           

Dengan ketersediaan stok pangan sepenuhnya bergantung pada kemampuan produksi domestik, maka produktivitas petani harus dijaga dan dioptimalkan terutama dari tantangan seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau distribusi yang buruk. Hal itu penting, agar tidak terjadi defisit pasokan sehingga harga pangan tetap stabil. 

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto menyatakan bahwa keputusan pemerintah dalam melarang impor empat komoditas pangan dengan mempertimbangkan produksi tahun ini yang diproyeksikan meningkat.

Ia mengatakan bahwa stok beras akhir tahun 2024 dalam proyeksi neraca pangan tercatat sebesar 8,1 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah yang ada di gudang Bulog sekitar 2 juta ton.

Sedangkan untuk produksi tahun ini, Kementerian Pertanian (Kementan) memprediksi produksi gabah setara beras pada kuartal pertama 2025 mencapai sekitar 9 juta ton. Puncak panen raya diperkirakan terjadi pada Maret mendatang, bertepatan dengan bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri.

“Untuk jagung, stok akhir tahun 2024 sekitar 4,1 juta ton dan stok gula 1,4 juta ton di gudang pabrik gula,” kata Indra.

Sementara stok garam rakyat menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdapat sisa stok 836 ribu ton dari tahun lalu dan rencana produksi dalam negeri sebanyak 2,25 juta ton pada 2025. Dengan demikian, jumlah tersebut sudah memenuhi 63 persen dari total kebutuhan.