Dilema Ulama Berpolitik

Maka, sejak dulu banyak ulama memilih netral secara politis. Ulama yang netral akan selalu didekati untuk merangkulnya. Jika dia tetap netral, banyak pihak akan menghormati. Selama ini, netralitas ulama NU dan Muhammadiyah telah menjadi semacam ciri khas. Meskipun demikian, setiap menjelang pesta demokrasi, para kontestan berlomba mendekati untuk minta dukungan.

Namun, tidak sedikit pula ulama yang berkiprah di ranah politik. Di antara mereka berhasil mendapatkan posisi yang diinginkan seperti menjadi wakil rakyat atau kepala daerah. Jika ulama gagal menjadi politisi berarti tidak didukung umat. Dalam hal ini masyarakat tidak bisa dianggap membangkang. Ulama politikus tidak lagi harus dipatuhi umat.

Dengan kata lain, di mata rakyat, ulama yang berkiprah politik tidak lagi menjadi panutan. Hal ini selayaknya disadari para ulama, sehingga tidak perlu mencela massa yang tidak mau mendukungnya secara politis. Begitu pula andai massa tidak memilihnya jangan dianggap membangkang, tapi harus diapresiasi karena itulah bukti mereka punya kedaulatan penuh dalam berdemokrasi.

Kedaulatan rakyat tak perlu dibentur-benturkan dengan agama. Sebab, dalam demokrasi, ulama dan umat memiliki hak politik dan kedaulatan yang sama. Terlalu gegabah, misalnya, ada ulama politisi (atau mendukung suatu kubu dalam kontestasi demokrasi) mencela rakyat seperti mengafirkan hanya karena tidak mau mendukungnya secara politis.

Di ranah politik rakyat memiliki kedaulatan penuh menentukan pilihan politik sesuai hati nurani. Jika Ulama kalah dalam kontestasi demokrasi, jangan sampai umat terbelah atau bahkan terjerumus dalam kemelut dan konflik. Jangan sampai rakyat yang berdaulat penuh dihujat atau dianggap berkhianat terhadap agama. Risiko berpolitik adalah kalah atau menang.
Halaman Selanjutnya....