Dilantik, Pj Gubernur DKI Heru Budi Buka Lagi Pengaduan Warga di Balai Kota Era Ahok

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan kembali mengaktifkan posko pengaduan warga secara langsung di Balai Kota Jakarta, yang sempat terhenti sejak 2017-2022.

"Insya Allah begitu (diaktifkan kembali), besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DKI," kata Heru di Pendopo Balai Kota Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (17/10).

Heru berencana membuka posko pengaduan di Pendopo Balai Kota yang dilakukan sejak era Gubernur DKI Joko Widodo hingga terhenti pada 2017 itu mulai Senin-Kamis pukul 08.00-09.00 WIB.

Nantinya, ia meminta perwakilan dari kantor wali kota yakni tiga asisten dan kepala bagian di masing-masing wilayah administrasi akan bergiliran bertugas di posko pengaduan. Setelah itu, bahan aduan warga itu akan dibawa kembali ke wilayah administrasi untuk ditindaklanjuti.

"Nanti diatur sama asisten siapa yang piket dari jam delapan sampai sembilan saja. Setelah itu mereka membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat ke sini, barulah akan dibawa ke wilayahnya masing-masing," ucapnya.

Sementara, kata Heru, untuk hari Jumat pengaduan tersebut tidak diadakan. Ini lantaran waktu kerja di hari Jumat yang terbatas..

Sebelumnya, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta, pengaduan warga diterima di Pendopo Balai Kota Jakarta. Kemudian, saat era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ia juga langsung menerima pengaduan warga dengan membawa bahan atau berkas pengaduan.

Sementara itu, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat, ia mengarahkan pengaduan di posko pengaduan kecamatan di DKI Jakarta. Posko pengaduan itu ditujukan untuk mengurangi pengaduan yang biasa dilakukan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Anies, persoalan yang dikeluhkan atau diadukan oleh warga dapat dilihat berdasarkan level masalah. Anies saat itu mengklaim, posko pengaduan di setiap kecamatan, masalah warga yang diadukan, dapat cepat diselesaikan.