Di Era Pemerintahan Digital, Wawasan Kebangsaan Sangat Penting

"Dalam laporan GCI Report 2019tersebut, peringkat Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura (peringkat pertama), Malaysia (peringkat 27), dan Thailand (peringkat 40)," ungkapnya.

Kata Tjahjo, terdapat 12 indikator penilaian dalam GCI tersebut. Salah satunya yaitu indikator institusi yang di dalamnya terdapat penilaian terhadapaspek-aspek yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yaitu kinerja sektor publik, transparansi, checks and balances, maupun orientasi pemerintah ke depan. Terhadap keempat aspek tersebut, Indonesia masing-masing ada di peringkat 54, 77, 39, dan 68.

"Hal ini tentu saja masih perlu dilakukan banyak perbaikan apabila kita ingin mengejar ketertinggalan dari Malaysia, Thailand, bahkan Singapura," ujarnya.

Kondisi ini tentu saja, lanjut Tjahjo, menjadi 'pekerjaan rumah' yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Merespon itu, Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menetapkan Visi dan Misi untuk Indonesia Maju tahun 2020-2024 yang salah satu poinnya yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Selanjutnya visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam 7agendapembangunan nasional.

"Sesuai dengan dokumenperencanaan (RPJMN) 2020-2024, reformasi birokrasi dan tata kelola menjadi isu penting dalam pencapaian agenda pembangunan yang ketujuh, yaitu penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik," katanya.
Halaman Selanjutnya....