Di Era Pemerintahan Digital, Wawasan Kebangsaan Sangat Penting

Menteri Tjahjo juga mengurai jalan panjang reformasi birokrasi di Indonesia dengan sejumlah permasalahan serta tantangannya. Gagasan mengenai konsep reformasi birokrasi di Indonesia dilatarbelakangi adanya krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997.

Diawali dengan jatuhnya perekonomian nasional sampai ke titik terendah yang menjadipemicu sekaligus pendorong bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembenahan di segala bidang, dimulai pada sektor ekonomi, hukum, dan politik. "Kemudian menyusul perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan atau reformasi birokrasi," ujarnya.

Secara normatif, lanjut Menteri Tjahjo, kebijakan reformasi birokrasi pada kementerian atau lembaga maupunpemerintah daerah mulai konsisten diterapkan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Namun dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tersebut, realitanya menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi masih jauh darikata selesai.

"Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki siklus lima tahunan yang ketiga atau fase ketiga sesuai dengan grand design reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010," katanya.

Namun, kata dia, tidak dapatdipungkiri bahwa selama dua periode pelaksanaan road map reformasi birokrasi sebelumnya yaitu Road Map 2010-2014 dan Road Map 2015-2019, stigma masyarakat yang menganggap birokrasi pemerintah sebagai birokrasi yang tambun dan berbelit-belit, tidakprofesional, inefisien, boros, serta marak terjadi KKN, masih tetap ada. Ini terkonfirmasi oleh laporan tahunanyang dikeluarkan oleh World Economic Forumdalam Global Competitiveness Index (GCI) Report 2019, di mana indeks daya saing global Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 45 menjadiperingkat 50 dari total 141 negara di dunia denganskor total yaitu 65.
Halaman Selanjutnya....