Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Fasilitas Pendidikan l Pemprov Dinilai Sibuk Membangun Gedung Sekolah

Di DKI Ada Siswa Belajar Lesehan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Prioritas APBD DKI Jakarta terbesar untuk sektor pendidikan, tetapi masih ada anak sekolah duduk dilantai, mebel reyot, bawa kursi dari rumah.

JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta diminta memprioritaskan memenuhi kebutuhan pokok untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pasalnya, masih ada siswa sekolah di Jakarta yang harus belajar di lantai secara lesehan.

"Ada laporan dari masyarakat, anak sekolahnya belajarnya di lantai. Lesehan. Saya mendapat informasi mebelnya atau kursi dan mejanya sudah rusak. Nanti akan kami tinjau ke lapangan," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Syahrial, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8).

Kejadian ini sangat disayangkan mengingat anggaran pendidikan di Ibukota cukup besar, mencapai 17,61 triliun rupiah atau 27 persen dari APBD DKI 2017. Namun, anggaran besar ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimaluntuk meraih kualitas pendidikan yang lebih baik.

"Prioritas anggaran itu terbesar untuk sektor pendidikan. Tapi kok masih ada anak sekolah duduk dilantai, mebel reyot, bawa kursi dari rumah. Ini tidak bagus. Anggaran pendidikan itu sudah diatas 20 persen," katanya.

Dia meminta Dinas Pendidikan memprioritaskan kebutuhan belajar mengajar untuk anak sekolah. Diakuinya, DPRD DKI mendukung penuh adanya rehabilitasi gedung-gedung sekolah di Ibu Kota. Namun, gedung sekolah yang sudah bagus harus diikuti dengan sarana prasarananya.

"Kalau memang dapat anggaran yang separuh, utamakan dulu selesaikan yang pokok, yang dibutuhkan oleh anak didik. Gedung, bangku sekolah, kursi, alat tulis dan lainnya. Kalau soal pagar mungkin bisa jadi perioritas selanjutnya. Jangan sepotong-sepotong, gedung bagus tapi tidak ada kursi, tidak ada bangku," ungkapnya.

Kursi Rusak

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Andrianto mengakui, masih ada anak sekolah yang harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di lantai. Hal ini disebabkan karena meja dan kursi untuk anak didik sudah rusak. Pihaknya baru akan mengadakan mebel sekolah itu pada anggaran perubahan 2017.

"Jadi gini. Sebelum tahun 2016, pembangunan gedung sekolah, dalam perencanaannya tidak penuh. Kenapa sampai halaman dan pagarnya tidak selesai, karena dalam perencanaannya itu membangun gedung tidak termasuk itu," katanya.

Kesalahan dalam perencanaan ini, akunya, karena adanya ketidaksepahaman sekolah soal rehabilitasi gedung. Namun hal itu segera diperbaiki ketika ada rehabilitasi gedung harus dilakukan satu paket dengan pengerasan halaman, pagar sekolah hingga pengadaan mebel sekolah.

"Sejak 2016 kesini, perencanaan itu jadi satu paket. Ada pengerasan halaman, termasuk pagar dan mebelernya. Kejadian anak didik belajar dilantai karena warisan saat perencanaan tahun lalu. Ini yang menyebabkan ada peserta didik yang menggunakan kursi kondangan," ungkapnya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Riza Manfaluthi mengatakan, pihaknya akan segera mencarikan mebel pengganti bagi sekolah yang menggelar kegiatan belajar mengajar di lantai. Menurutnya, kejadian seperti itu ada di SMPN 73 Tebet, Jakarta Selatan yang disebabkan meja kursi peserta didik sudah rusak.

"Informasi terakhir itu ada di SMP Negeri 73. Ada yang kursinya pakai kursi bakso. Ini terjadi karena pengadaannya baru dilaksanakan pada 2017 ini," katanya.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, penyelenggaraan pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan pendekatan education for all. Hal ini telah berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan kualitasnya serta diperluas jangkauan dan aksesnya. "Alokasi APBD Provinsi DKI Jakarta untuk layanan pendidikan telah memenuhi bahkan melebihi amanat Perundang-undangan dengan Dasar untuk pengalokasiannya APBD per tahun di atas 20 persen," katanya.

Bahkan, pihaknya meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dengan memberikan bantuan personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada sebanyak 792.495 siswa pada tahun 2017. Serta bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 3.116 mahasiswa yang tersebar di 47 Perguruan Tinggi Negeri. pin/P-5


Redaktur : M Husen Hamidy
Penulis : Peri Irawan

Komentar

Komentar
()

Top