Desa Harus Berswasembada Pangan

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berupaya untuk mewujudkan swasembada pangan desa yang terhubung manfaatnya dengan program makan bergizi gratis dan pengentasan kemiskinan.

Yandri Susanto dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di pemerintahan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Sebelum menjabat sebagai Mendes PDT, Yandri Susanto menduduki sejumlah posisi di DPR RI dan MPR RI. Dirinya telah masuk dalam jajaran anggota DPR RI periode 2012–2014, 2014–2019, dan 2019–2024, serta menjadi Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang saat itu dilantik menjadi Menteri Perdagangan pada 2022.

Berikut wawancara wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini,dengan Mendes PDTT, Yandri Susanto, dalam sejumlah kesempatan. Beragam isu yang dibahas termasuk polemik penggunaan Kop Surat Kementerian di awal-awal jabatannya, kesiapan desa menjadi penyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan isu-isu strategis lainnya. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana Anda memaksimalkan anggaran untuk mewujudkan swasembada pangan?

Kemendes PDT memiliki dana yang sangat besar untuk ditransfer ke 75.000 desa senilai 71 triliun rupiah.Dari dana yang ditransfer ke desa, hampir 16 triliun rupiah anggaran ditujukan untuk ketahanan pangan.

Saya ingin mewujudkan swasembada pangan desa yang akan terhubung manfaatnya dengan program nasional makan siang bergizi.Saya sampaikan di mana-mana, saya nggak mau desa itu jadi penonton. Termasuk desa-desa yang ada di Banten, potensi sangat luar biasa. Maka kalau ada dana, ada manusianya, tinggal pendampingan satu kawasan.

Bagaimana caranya agar anggaran ini maksimal?

Saya minta TNI-Polri, atas perintah Kapolri dan Panglima (TNI), itu langsung mendampingi para kepala desa. Memastikan anggaran 50 persen dari dana desa itu tidak boleh dipermainkan. Tidak boleh sekali pakai.

Saya ingin agar masyarakat desa tidak mengambil bahan baku pangan dari provinsi lain. Intinya, desa harus menyiapkan bahan baku untuk swasembada pangan yang digunakan untuk makan siang bergizi. Saya kira itu dari Menteri Desa, dananya sudah ada, sangat besar.

Ini sesuai Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, maka hal itu bisa cepat diwujudkan.

Petani itu tinggal di desa. Bagaimana peran petani mengejar swasembada pangan ini?

Untuk merealisasikan swasembada pangan, tentu harus dibangun dari desa dulu. Petani harus bekerja keras untuk mewujudkan swasembada pangan, karena lahan pertanian di Tanah Air cukup subur dan luas serta rakyatnya banyak.

Namun, apa yang belum subur adalah kerja. Yang belum subur juga kekompakan dan kemauan keras, ini harus dipupuk dan kalau tanam jagung gampang, ditanam jadi.

Tetapi, bagaimana membangun jiwa raga itu benar -benar subur dengan kebaikan.Kemendes PDT menjalin kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pertanian serta didukung penuh oleh Polri dan TNI.

Karena itu, Mendes PDT memprioritaskan pembangunan desa dan lahan di desa dioptimalkan dalam upaya merealisasikan swasembada pangan.Sebab, membangun desa itu sama dengan membangun Indonesia, artinya masyarakat desa bahagia dan sejahtera, maka Indonesia bahagia dan sejahtera juga.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Banten yang menginspirasi, memulai pekerjaan itu tidak sulit sepanjang ada kemauan. Kita harus belajar dari masyarakat Jepang yang tragedi kependudukan, karena sekitar 93 persen rakyatnya bergerak ke kota dan 7 persen tinggal di pedesaan.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami krisis dan minus 2 persen, dan kalau dulu rumah-rumah di desa dijual 20 miliar rupiah, namun sekarang rumah mewah dijual oleh pemerintah tujuh juta rupiah pun tidak laku.

Dengan demikian, Kemendes PDT akan membangun desa untuk mengantisipasi terjadi urbanisasi ke kota seperti di Jepang.Kita dukung kebijakan Presiden Prabowo, antara lain makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi dan air, serta hilirisasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Banten bisa dikatakan sebagai peyanggaj Jakarta. Apa peran Banten dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Provinsi Banten berpotensi untuk mensuplai bahan baku makanan bergizi gratis karena memiliki potensi pada sektor pertanian maupun perkebunan.Banten ini potensi untuk penyuplai bahan baku makanan yang bergizi, karena disini subur sekali. Bisa dibuat seperti desa tomat, cabai, petelur, ayam, dan nila.

Selain itu, Banten juga memiliki tambak udang dengan kualitas yang bagus dan sudah layak untuk diekspor yang berada di Domas, Kabupaten Serang.Untuk ekspor di Banten juga banyak sekali, seperti di Domas, Kabupaten Serang, itu produksi udangnya kalau bagus bisa diekspor juga.

Selain di Kabupaten Serang, daerah Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Serang juga memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan untuk membuat desa semakin maju.

Perlu keterlibatan banyak pihak untuk mewujudkan pengembangan desa seperti perguruan tinggi, swasta, kementerian lembaga, masyarakat, dan para mahasiswa.

Saya sudah buat 12 rencana aksi untuk bangun desa dan bangun Indonesia, dan itu terus saya galakkan, dengan pergi ke desa-desa. Kementerian Desa itu tidak bisa kerja sendirian maka perlu keterlibatan banyak pihak.

Kami berharap 12 aksi ini akan dikawal secara serius, dengan didukungan oleh semua pihak, agar dapat merealisasikan kesejahteraan dan pemerataan dari desa.

Bagaimana kiat Anda mengentas kemiskinan di desa?

Implementasi yang tepat dalam pembangunan desa bisa memantik akselerasi penekanan angka kemiskinan dan pengangguran hingga meningkatkan ekonomi nasional.

Sekarang, saya yakin dengan pilihan tepat dan implementasi tepat, itu akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran dan ini bisa dimaksimalkan dari desa.Kontribusi desa bisa diwujudkan melalui upaya peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) serta keunggulan sumber daya alam (SDA) di desa.

Hal tersebut, salah satu instrumen untuk menggairahkan kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi dari Pak Presiden Prabowo sampai delapan persen itu bisa bergerak dari desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemendes PDT mendorong seluruh pihak, baik dari perguruan tinggi, mahasiswa, maupun swasta, terlibat dalam membangun desa.

Makanya kampus harus maksimal, swasta juga bergerak dan ikut berkolaborasi, dan menurut saya ini akan bisa memenuhi target dari peningkatan ekonomi delapan persen itu tercapai.

Saya juga minta semua pihak untuk berperan aktif dalam memberdayakan potensi desa.Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya tragedi seperti di Jepang dan Korea Selatan, di mana masyarakat desanya telah berbondong-bondong melakukan urbanisasi.

Kita tidak mau tragedi Jepang, di mana Jepang saat ini penduduk desanya tersisa tujuh persen dan Korea Selatan 13 persen. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia, bila itu terjadi akan membahayakan Indonesia.

Untuk mengantisipasi itu, potensi dan peluang peningkatan pembangunan desa seperti dari sektor pariwisata, agrobisnis bahkan harus terus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi desa.

Seperti swasembada pangan, energi bahkan bahan baku makan siang bergizi ada di desa. Jadi, penghasilan di desa tidak kalah dengan kota bisa sampai 10 juta–12 juta rupiah/bulannya.

Bagaimana agar semakin banyak anak muda terlibat membangun desa?

Saya meminta perguruan tinggi dan mahasiswa terlibat dalam pembangunan serta menggerakkan kegiatan ekonomi di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maka kerja sama seperti ini kita nantikan, perguruan tinggi pasti kita nantikan. Saya mengajak kepada mahasiswa nanti bila mana sudah wisuda (lulus) jangan berjibaku di kota, ayo kita membangun desa.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintahan dan perguruan tinggi dalam membangun desa melalui kewirausahaan kreatif yang berkontribusi bagi pengembangan ekonomi Indonesia.Karena, negara yang terdiri atas kepulauan dan meliputi 75.000 desa ini sangat berperan dalam menuju Indonesia Emas.

Dan kita tidak mau tragedi seperti di Jepang,di mana penduduk desa hanya tinggal 7 persen, Korea tinggal 13 persen, itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Kalau itu terjadi maka akan membahayakan.

Peran mahasiswa dalam membangun desa sangat dibutuhkan. Sebab, potensi peningkatan pembangunan dari sektor wisata hingga swasembada pangan dapat dikembangkan oleh mereka guna mendukung peningkatan ekonomi nasional.

Karena kekuatan ekonomi itu adanya di desa, mau swasembada pangan ada di desa, energi ada di desa, bahkan bahan baku bergizi ada di desa.

Saat ini desa tidak kalah dengan kota, karena segala sumber daya ekonomi bergulir dan bersumber dari desa. Sehingga, kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, hingga swasta perlu dilakukan.

Hilirisasi untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri ada di desa. Maka bila mana ada pergeseran urbanisasi yang tidak bisa ditahan, akan menjadi bencana bagi Indonesia.

Bagaimana penggunaan anggaran untuk implementasi program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad)?

Kita tidak perlu takut terhadap hal-hal yang mungkin harus kita perbaiki. Kalau yang sudah baik biasa itu, puja-puji itu biasa. Tapi, bagaimana kita mengukur kejujuran kita menjadi landasan posisi kita ke depan.

Kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta penerapan program Tekad.

Kejujuran dalam transparansi pendampingan berbasis pemberdayaan masyarakat itu merupakan cara yang efektif dalam membangun legitimasi kebijakan tersebut di mata warga desa.

Kalau kita melihat dengan kacamata kejujuran itu, insya Allah kita bisa menapaki kebahagiaan, setapak demi setapak untuk membahagiakan desa-desa yang kita lakukan program Tekad ini.

Jajaran Kemendes PDT sudah sepatutnya mengevaluasi implementasi program Tekad secara maksimal dan serius, khususnya dalam bidang terkait dengan kebijakan yang diambil.

Dengan demikian, indikator pencapaian program Tekad dapat dimanfaatkan menjadi rumusan masalah demi mewujudkan kemaslahatan warga pada program pendampingan desa dalam jangka panjang.

Keterlibatan pihak lain, seperti Bank Mandiri atau perusahaan-perusahaan lain melalui dana CSR-nya, atau melalui pendampingan peningkatan pemberdayaan manusia. Jadi, saya minta betul, evaluasi ini bukan sekadar basa-basi, bukan hanya puja-puji, bukan hanya kita bisa menghabiskan anggaran, lalu setelah itu tak ada jejaknya.

Bagaimana sebaiknya desa wisata?

Saya minta desa-desa wisata di Indonesia agar menonjolkan ciri khas daerahnya masing-masing.Apabila desa itu digarap potensinya, maka desa itu akan memberikan pendapatan yang luar biasa.

Langkah menonjolkan ciri khas desa wisata dapat membangun citra yang kuat bagi suatu desa wisata sehingga dapat lebih menarik pengunjung untuk berwisata ke sana.

Pengembangan desa wisata memiliki dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal. Oleh karena itu, sektor pariwisata merupakan bidang strategis dalam pengembangan ekonomi suatu daerah sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal.

Dengan desa wisata seperti ini, apalagi jika pendapatannya hampir lima ratus juta per tahun, banyak yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, jangan cepat puas untuk berbuat lebih baik dan maju Pak Kades.

Desa juga memiliki peluang lain di bidang perikanan dan kelautan. Ia mengatakan hasil perikanan, seperti pengeringan ikan, pembuatan ikan asin, serta produk olahan lainnya, seperti kerupuk ikan, abon ikan, atau terasi bisa dikembangkan lebih lanjut di desa.

Produk-produk olahan hasil kreativitas warga desa itu memiliki nilai tambah yang tinggi dan bisa dipasarkan secara lebih luas, baik di pasar lokal maupun pasar nasional.Potensi inilah yang akan mudah membawa keuntungan. Makanya,kita ingin desa memanfaatkan potensi baik di bidang perikanan dan kelautan.

Menurut Anda dari mana selayaknya memulai swasembada pangan?

Swasembada pangan harus dimulai dari desa. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang lebih mandiri.Indonesia adalah negara besar, namun jika ketahanan pangan rapuh dapat membuatnya rentan. Sumber daya yang melimpah di desa dapat dimaksimalkan jika dipadukan dengan kolaborasi antara berbagai pihak.

Penting bagi Indonesia untuk tidak bergantung pada impor pangan dari luar. Dengan memanfaatkan potensi desa secara optimal, kebutuhan pangan dalam negeri dapat dipenuhi, tanpa harus bergantung pada negara lain.

Dalam mewujudkan swasembada pangan, pemerintah mendorong pemetaan potensi setiap daerah, terutama yang tertinggal. Melalui pemetaan ini, potensi lokal dapat dikembangkan secara lebih efektif dan terarah.

Pengembangan desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. BUMDes dapat menjadi motor penggerak untuk meningkatkan perekonomian dan ketahanan pangan desa.

Melalui program-program itu, desa dapat menjadi pusat kemandirian ekonomi. Dengan sinergi yang baik, desa-desa di Indonesia dapat mempercepat pencapaian kemandirian pangan.

Hampir 73 persen penduduk Indonesia ada di desa. Artinya, ketika kita membangun desa, maka sesungguhnya kita membangun Indonesia.Sejatinya desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Tanah Air karena lebih banyak penduduk Indonesia hidup dan bertempat tinggal di desa.

Anda melakukan belanja masalah di Bandung. Apa maksudnya?

Untuk turun melihat kondisi nyata di desa-desa kabupaten tersebut. Dengan Belanja Masalah, kami bisa melihat potensi yang ada, seperti success story. Nah, saya melihat itu di Bandung Barat, dari 165 Desa, ada 100 desa mandiri dan 65 desanya maju. Artinya, Bandung Barat ini luar biasa dan saya ingin mereplikasi ini untuk desa-desa yang lain, seperti Desa Kertamulia ini ada wisata kulinernya.

Bisakah desa menyumbang bahan baku untuk program MBG?

Di desa itu punya banyak potensi untuk menyukseskan makan bergizi gratis. Jadi, bahan baku makan siang bergizi itu berasal dari desa agar perekonomian di desa meningkat, pemberdayaan maksimal, kesejahteraan meningkat dan tingkat urbanisasi juga bisa diadang.