Demokrasi Pancasila Harus Jadi Norma Etis dalam Proses Berpolitik di Indonesia

JAKARTA - Etika politik harus diutamakan dalam upaya membangun dan menata bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar hukum, etika mencakup nilai-nilai moral yang menggerakkan perilaku politik.

Hal ini dinyatakan Staf Khusus BPIP Antonius Benny Susetyo di acara Advance Training (LK III) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jabodetabeka-Banten di Wisma Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (25/10).

Di acara bertajuk "Terbinanya Kader Pemimpin yang Mampu Menterjemahkan dan Mentransformasikan Pemikiran Konsepsional secara Profesional dalam Gerak Perubahan Sosial", Benny menyatakan ada perbedaan mendasar antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi Barat maupun demokrasi Timur.

"Dalam konteks Indonesia, kepentingan bersama adalah yang utama, dan keputusan diambil melalui konsensus deliberative. Di Indonesia, demokrasi didasarkan pada kepentingan umum, bukan hanya pada suara mayoritas atau minoritas," kata Benny.

Dia menjelaskan, prinsip musyawarah mufakat untuk mencapai konsensus diangkat sebagai norma hukum tertinggi. Karena itu, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai norma hukum tertinggi, membimbing proses politik. Karena itu sudah seharusnya Pancasila menjadi dasar beretika politik.
Halaman Selanjutnya....