Demokrasi Pancasila Harus Jadi Norma Etis dalam Proses Berpolitik di Indonesia

"Nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan dalam praktik politik. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) seharusnya dihindari karena dapat merusak proses demokrasi di Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut Doktor Ilmu Komunikasi Politik ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi etika berpolitik di Indonesia. Dia mencatat bagaimana perilaku buruk di media sosial mencerminkan tidak adanya nilai etika. Kebersamaan dan keadilan dianggap terabaikan,.

"Di masyarakat Indonesia sekarang ini menjaga kerukunan dan keadilan dalam politik tidak menjadi prioritas, politik semata-mata dipandang sebagai sarana memperoleh kekuasaan dan memuaskan nafsu terhadap perpecahan dan kekacauan. Padahal sebagai warga negara yang ber-Pancasila, sudah seharusnya kita memprioritaskan nilai Ketuhanan, memiliki iman, dan memperjuangkan nilai-nilai Kemanusiaan. Diskriminasi, intoleransi, dan perbedaan suku, etnis, dan budaya harus dihindari," jelasnya.

Dalam menghadapi tahun politik di 2024, Benny memandang perlu solusi lebih lanjut mengenai proses berpolitik yang tidak mengindahkan norma etis ini. Solusi itu antara lain: perlu kajian dan koreksi lebih lanjut tentang sistem politik Indonesia saat ini. Perubahan perlahan tetapi pasti perlu dilakukan jika sistem politik tidak sejalan dengan prinsip Pancasila.

"Peran elite politik sangat penting karena mereka adalah pembuat kebijakan dan penentunasib negara. Karenanya mereka harus memiliki kesadaran politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada keuntungan pribadi atau golongan," katanya menegaskan.
Halaman Selanjutnya....