Demokrasi Pancasila Harus Jadi Norma Etis dalam Proses Berpolitik di Indonesia

JAKARTA - Etika politik harus diutamakan dalam upaya membangun dan menata bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar hukum, etika mencakup nilai-nilai moral yang menggerakkan perilaku politik.

Hal ini dinyatakan Staf Khusus BPIP Antonius Benny Susetyo di acara Advance Training (LK III) Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jabodetabeka-Banten di Wisma Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (25/10).

Di acara bertajuk "Terbinanya Kader Pemimpin yang Mampu Menterjemahkan dan Mentransformasikan Pemikiran Konsepsional secara Profesional dalam Gerak Perubahan Sosial", Benny menyatakan ada perbedaan mendasar antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi Barat maupun demokrasi Timur.

"Dalam konteks Indonesia, kepentingan bersama adalah yang utama, dan keputusan diambil melalui konsensus deliberative. Di Indonesia, demokrasi didasarkan pada kepentingan umum, bukan hanya pada suara mayoritas atau minoritas," kata Benny.

Dia menjelaskan, prinsip musyawarah mufakat untuk mencapai konsensus diangkat sebagai norma hukum tertinggi. Karena itu, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai norma hukum tertinggi, membimbing proses politik. Karena itu sudah seharusnya Pancasila menjadi dasar beretika politik.

"Nilai-nilai Pancasila harus dikedepankan dalam praktik politik. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) seharusnya dihindari karena dapat merusak proses demokrasi di Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut Doktor Ilmu Komunikasi Politik ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi etika berpolitik di Indonesia. Dia mencatat bagaimana perilaku buruk di media sosial mencerminkan tidak adanya nilai etika. Kebersamaan dan keadilan dianggap terabaikan,.

"Di masyarakat Indonesia sekarang ini menjaga kerukunan dan keadilan dalam politik tidak menjadi prioritas, politik semata-mata dipandang sebagai sarana memperoleh kekuasaan dan memuaskan nafsu terhadap perpecahan dan kekacauan. Padahal sebagai warga negara yang ber-Pancasila, sudah seharusnya kita memprioritaskan nilai Ketuhanan, memiliki iman, dan memperjuangkan nilai-nilai Kemanusiaan. Diskriminasi, intoleransi, dan perbedaan suku, etnis, dan budaya harus dihindari," jelasnya.

Dalam menghadapi tahun politik di 2024, Benny memandang perlu solusi lebih lanjut mengenai proses berpolitik yang tidak mengindahkan norma etis ini. Solusi itu antara lain: perlu kajian dan koreksi lebih lanjut tentang sistem politik Indonesia saat ini. Perubahan perlahan tetapi pasti perlu dilakukan jika sistem politik tidak sejalan dengan prinsip Pancasila.

"Peran elite politik sangat penting karena mereka adalah pembuat kebijakan dan penentunasib negara. Karenanya mereka harus memiliki kesadaran politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada keuntungan pribadi atau golongan," katanya menegaskan.

Benny menutup paparannya di acara yang dihadiri anggota HMI dari seluruh Indonesia tersebut dengan menggarisbawahi perlunya kajian lebih lanjut tentang sistem dan proses politik Indonesia saat ini dengan keberanian mengkoreksi ketidaksesuaian yang terjadi dengan Pancasila.

Benny memberikan dorongan bagi semua pemimpin dan pemuda Indonesia khususnya peserta diskusi untuk memprioritaskan etika berpolitik dan nilai-nilai Pancasila dalam upaya memilih pemimpin di pemilu 2024 untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.