Demi Pacu Investasi, Reformasi Birokrasi Mesti Komprehensif

Sejumlah kalangan menambahkan persoalan birokrasi lain adalah banyak aturan di daerah yang justru kontraproduktif dengan kebijakan di pusat. Tentunya hal itu menjadi hambatan besar dalam menggenjot investasi di daerah.

Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus, menegaskan hingga kini masih banyak peraturan di daerah yang tidak harmonis dengan kebijakan pemerintah pusat. Padahal, Presiden telah lama menggaungkan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.

"Di daerah masih banyak peraturan yang tumpang tindih. Kondisi ini diperparah dengan tidak harmonisnya aturan di daerah dengan aturan pusat. Masih banyak yang belum sinergis di lintas sektor," ungkap Heri.

Menurut dia, perlu ada kepastian berusaha dalam jangka panjang. Daerah harus bisa memberikan jaminan keberlanjutan usaha bagi investor. Itu merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha, sebab di mana-mana investor menginginkan iklim usaha yang kondusif.

Investor juga harus diberikan kemudahan dalam mendapatkan lahan. Tidak boleh dipersulit. "Itu juga harus dibantu dengan dukungan infrastruktur serta kesiapan sumber daya manusia di daerah," kata Heri.
Halaman Selanjutnya....