Delegasi Junta Dilarang Hadir pada Pertemuan Asean

PHNOM PENH - Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, pada Sabtu (6/8) mengatakan bahwa blok regional Asia tenggara telah memutuskan bahwa para jenderal yang berkuasa di Myanmar akan tetap dilarang hadir pada setiap pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean).

Prak Sokhonn yang menjadi utusan khusus Asean untuk Myanmar sekaligus menjadi ketua pertemuan Asean sepanjang pekan lalu, mengatakan pada konferensi pers bahwa junta harus terlebih dahulu menunjukkan kemajuan dalam rencana perdamaian hingga Asean bisa mengambil keputusan/tindakan berdasarkan kemajuan tersebut.

"Jika terjadi lebih banyak eksekusi di Myanmar, akan ada banyak hal harus dipertimbangkan kembali, dan Asean telah sepakat akan hal ini," kata Sokhonn.

Sebelumnya pada Jumat (5/8), para menlu Asean mengecam kurangnya kemajuan dalam rencana resolusi krisis untuk Myanmar dan menuntut tindakan junta sebelum pertemuan puncak regional akhir tahun ini.

Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan para menlu Asean di Phnom Penh, mereka menyatakan kekecewaan amat mendalam dengan minimnya kemajuan dan kurangnya komitmen dari otoritas di Naypyidaw untuk mengimplementasikan konsensus lima poin yang tepat waktu dan lengkap.

Dalam konferensi pers Sabtu usai penutupan pertemuan para menlu Asean, Menlu Sokhonn pun mengakui bahwa amat sulit untuk menciptakan perdamaian dan menyelesaikan krisis di Myanmar.

"Saya hanyalah seorang utusan khusus. Saya bukan Superman," kata Menlu Sokhonn. "Saya pikir bahkan Superman tidak akan bisa menyelesaikan masalah di Myanmar ini," imbuh dia.

Kunjungan Ulang

Kegeraman meningkat di Asean terutama setelah eksekusi mati terhadap empat tahanan aktivis prodemokrasi bulan lalu.

"Negosiasi akan memakan waktu bertahun-tahun. Setelah dua kali kunjungan utusan khusus, beberapa pihak mulai kehilangan kesabaran dan meminta hasil," kata Sokhonn.

Pernyataan Sokhonn itu mengindikasikan bakal adanya kemungkinan kunjungan ulang ketiga dia ke Myanmar pada awal September, namun semua itu bergantung pada kemajuan atas konsensus lima poin.

"Terutama jika ada lebih banyak eksekusi dilakukan junta, maka segala sesuatunya harus dipertimbangkan kembali," kata dia.

Pernyataan Sokhonn itu didasari atas komunike bersama para menlu Asean pada Jumat pekan lalu yang menekankan perlunya beberapa tindakan nyata dari junta menjelang KTT pemimpin Asean November mendatang. AFP/ST/I-1