Data Kependudukan Rapi, Pelayanan Publik Lebih Cepat

JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan dengan lebih rapinya data kependudukan maka pemanfaatannya bisa dioptimalkan bagi kepentingan pelayanan publik yang lebih cepat. Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan juga menjadi jauh lebih akuntabel dibandingkan dengan masa lalu.

"Saat ini, semua layanan publik bagi penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis utamanya. Dengan NIK proses otentikasi penduduk jauh lebih cepat dan akurat. Proses berpemerintahan maupun proses bisnis menjadi semakin mudah," kata Zudan, di Jakarta, Senin (20/12).

Zudan mencontohkan, pemanfaatan data NIK oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu). Data NIK menjadi sangat esensial bagi Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan karena diamanatkan negara untuk mengurus dua hal penting yaitu piutang negara dan lelang.

"Kemarin Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai penyedia data dan mitra kerja mendapatkan penghargaan atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik dalam layanan DJKN Kemenkeu. Saya sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. Sayang, saya tidak bisa menerima langsung penghargaan itu karena tengah menjalani karantina setelah bertugas ke Amerika Serikat," kata Zudan.

Sementara itu, usai menyerahkan penghargaan kepada Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (FPD2K), AS Tavipiyono, yang mewakili Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban, mengatakan pihaknya sangat merasakan arti penting pemanfaatan NIK untuk keamanan transaksi terutama dalam hal lelang.
Halaman Selanjutnya....