Daerah Tinggi "Stunting" Akan Dipasang Instalasi Air Bersih

JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI membidik kawasan dengan laju kasus stunting yang tinggi sebagai daerah intervensi pemasangan instalasi air bersih. Sejauh ini masih butuh hampir 6,2 juta sambungan instalasi air bersih yang harus dipenuhi pemerintah hingga tahun 2024.

"Arahan Presiden adalah sasaran rumah yang mendapatkan ini adalah di daerah, termasuk daerah yang tingkat stunting-nya tinggi, terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/10).

Ia mengatakan sasaran tersebut akan dituangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bentuk instruksi presiden (inpres), sesuai dengan kesepakatan dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan per 2022 terdapat tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen, Sumatera Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30 persen, dan Sulawesi Barat 29,8 persen.

Sedangkan lima provinsi dengan jumlah kasus terbesar berada di Jawa Barat sebanyak 971.792 kasus, Jawa Timur 651.708 kasus, Jawa Tengah 508.618 kasus, Sumatera Utara 347.437 kasus, dan Banten 265.158 kasus.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappenas Suharso melaporkan capaian sambungan instalasi air bersih hingga ke rumah penduduk per 2023 mencapai 3,8 juta koneksi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 sebanyak 10 juta sambungan rumah tangga.

Itu artinya, kata dia, masih terdapat hampir 6,2 juta sambungan instalasi air bersih yang harus dipenuhi pemerintah hingga tahun depan.

Menjawab hal itu, Suharso memproyeksikan kebutuhan anggaran berkisar 16 triliun rupiah untuk instalasi sambungan air bersih ke rumah warga dan 1,2 triliun rupiah untuk kebutuhan air baku.

Dana yang bersumber dari alokasi khusus maupun yang ada di Kementerian PUPR itu, kata Suharso, cukup untuk menambah tiga juta sambungan baru. "Anggarannya diperlukan sekitar Rp17-an triliun. Tapi apakah kita akan semuanya, kita akan sisir dulu sudah dialokasikan hari ini seperti apa, baik melalui Dana Alokasi Khusus maupun yang ada di Kementerian PUPR," ujarnya.

Suharso optimistis tiga juta sambungan baru atau setara 62 persen dari target RPJMN tersebut dapat direalisasikan pada 2024.

Turun Empat Persen

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat (Dirjen Kesmas) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Maria Endang Sumiwi menyebut prevalensi angka stunting di Jabar mengalami penurunan dari 24 persen pada 2021 menjadi 20 persen pada 2022.

"Jadi ini penurunan yang sangat baik ya, dalam kan, rata-rata nasional kita itu turun masih sekitar 2,8 persen tapi ini turunnya 4 persen," kata Maria di Bandung, Senin.

Dia menilai penurunan prevalensi angka stunting yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh kabupaten/kota di Jabar yang telah melakukan berbagai upaya terkait pemberian bantuan protein hewani, yakni daging ayam dan telur ayam, untuk meningkatkan gizi kepada keluarga sasaran.