Cuti Melahirkan 6 Bulan Dukung Kesejahteraan Ibu dan Anak

Lebih lanjut, Erna mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun standardisasi tempat penitipan anak atau daycare. Langkah tersebut urgen sehingga baik pemerintah pusat dan daerah mupun sektor swasta dapat menjadikan standar tersebut sebagai acuan.

"Jika suatu hari nanti kami berhasil menyusun kebijakan terkait daycare, baik berbasis komunitas atau kebijakan pemerintah, ini akan sangat membantu bagi ibu-ibu yang bekerja pada sektor formal dan informal," katanya.

Secara Holistik
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya, memastikan RUU KIA tak hanya mengajukan aturan terkait cuti melahirkan dan cuti pendampingan, tapi menyangkut keluarga secara holistik. Terkait adanya kekhawatiran masyarakat soal penolakan implementasi cuti melahirkan selama 6 bulan, Willy menyatakan bahwa masih ada ruang-ruang dialog untuk membahas hal tersebut.

Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyambut baik wacana penerapan cuti melahirkan selama enam bulan dalam RUU KIA guna mendukung upaya percepatan penurunan prevalensi kekerdilan atau stunting.

"BKKBN menyambut baik wacana penerapan cuti melahirkan selama enam bulan," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Halaman Selanjutnya....