Netralitas Birokrasi | Sekda Harus Punya Loyalitas Bantu Tugas Kepala Daerah
Copot Sekda yang Berpolitik
Foto : ISTIMEWA
BERI PENGHARGAAN | Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo ketika memberikan penghargaan kepada salah satu peserta dalam acara pelatihan kepala daerah dan Ketua DPRD angkatan pertama hasil pilkada serentak 2018, di Jakarta, Senin (12/11). Pada kesempatan itu Mendagri mengingatkan lagi tentang netralitas aparatur birokrasi.
Netralitas birokrasi harus benar-benar dijalankan di tahun politik ini. Karena itu para kepala daerah tak boleh ragu mencopot Sekda jika yang bersangkutan berpolitik praktis.
JAKARTA- Tugas Sekretaris Daerah adalah membantu kepala daerah menggerakan mesin birokrasi agar bisa mendukung program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Tapi jika ada Sekda yang kemudian 'berpolitik', tidak patuh dan coba menekan dan melukan bargaining, kepala daerah jangan ragu mencopot Sekda bersangkutan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu saat memberi arahan sekaligus membuka acara orientasi pendidikan dan pelatihan yang dihadiri para kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD di Kantor Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Senin (12/11).
Menurut Tjahjo, seorang Sekda itu harus punya loyalitas pada tugasnya membantu kepala daerah. Jangan kemudian menekan atau bahkan tak patuh kepada kepala daerah. Apalagi jika itu terkait dengan kepentingan politik. Kalau ada Sekda seperti itu, Tjahjo minta kepala daerah tak ragu menggesernya.
"Jadi kalau ada Sekda, SKPD, yang tidak patuh pada kepala daerah, apalagi menekan, ngajak bargaining, ya ganti saja. Enggak masalah. Itu kewenangan bapak ibu sekalian," katanya.
Halaman Selanjutnya....
Penulis : Agus Supriyatna
Komentar
()Muat lainnya