Copot Sekda yang Berpolitik

Sekda lanjut Tjahjo, adalahpembina tertinggi aparatur sipil negara di daerah. Sekda punya kewajiban membantu kepala daerah. Terutama dalam menjabarkan visi-misi dan janji kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Profesionalitas yang harus dikedepankan. Tapi, jika dianggap Sekda tak mampu bekerja dan bekerjasama, lumrah diganti.

"Jangan sampai ada Sekda ke bawah yang menekankan kepala daerah. Secara prinsip enggak bisa. Saya ingatkan hanya kepala daerah dan anggota DPRD yang boleh berpolitik lantaran jabatan itu diperoleh berdasarkan proses politik. Sementara, Sekda masuk dalam kategori ASN," ujarnya.

Maka, kalau ada Sekda yang ikut-ikutan berpolitik, Tjahjo minta kepala daerah jangan ragu usulkan pergantian. "Buat surat ke saya lewat Pak Dirjen Otda atau Sekjen, ganti. Kalau enggak, ini repot," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga, Tjahjo menyinggung soal pencapaian konsolidasi demokrasi dan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Tjahjo, keduanya saling terkait. Dan, ia bersyukur, proses konsolidasi demokrasi, salah satunya lewat pemilihan kepala daerah serentak yang telah digelar dalam beberapa tahap, telah dilalui dengan baik. Tentu tak mudah. Sebab ada ratusan daerah yang menggelar pemilihan. Dan semuanya secara umum berlangsung aman dan damai.

Modal Penting
Halaman Selanjutnya....