Civitas Academica UI Serukan Pemilu Bebas Intimidasi
Deklarasi kebangsaan -- Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo (kedua kanan depan) dan Sivitas Akademika UI saat deklarasi kebangsaan di UI Depok, Jumat (2/2). Deklarasi itu sebagai bentuk prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
Foto: ANTARA/Yulius Satria WijayaJAKARTA - Civitas academica yang terdiri dari warga dan alumni Universitas Indonesia (UI) membacakan seruan kebangsaan mendesak pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 bebas dari segala bentuk intimidasi.
"Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni UI dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2).
Selain tanpa intimidasi, mereka meminta hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa ketakutan, sehingga pemilu bisa berlangsung secara jujur dan adil.
Berikutnya, civitas academica UI meminta agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, hingga TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. "Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing," sambung Harkristuti.
Dalam seruan kebangsaan itu, Harkristuti menegaskan bahwa UI merupakan kampus perjuangan yang telah melahirkan para pejuang dalam menghadapi peristiwa berat di masa lalu.
Harkristuti juga mengatakan bahwa civitas academica UI tidak ingin tatanan hukum dan demokrasi di Tanah Air hancur. Untuk itu, mereka mengingatkan pentingnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.
Berita Trending
- 1 Sekjen PDIP Hasto Tegaskan Kepemimpinan Risma dan Gus Hans di Jawa Timur Lebih Berakar pada Prestasi
- 2 Pasangan RIDO dan Pramono-Rano Bersaing Ketat di Pilkada DKI Jakarta
- 3 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Ingatkan Tambang Emas Rawan Disalahgunakan Pilkada Jember
- 4 Petembak Bekasi Lolos Seleksi Olimpiade Remaja 2026
- 5 Kemendes Petakan Potensi Desa untuk Pasok Pangan Makan Bergizi Gratis
Berita Terkini
- Ini Solusi Berkelanjutan untuk Penuhi Pasokan Air Minum DKI
- Pascabanjir bandang
- Mengagetkan Modus Ini, Bandar Judi Online Setorkan Uang ke Oknum Komdigi via Money Changer
- Polisi Memburu Dua DPO Kasus Judi Online yang Melibatkan Oknum Komdigi
- Warga Jangan Mudah Tergiur, Pemprov DKI Ingatkan Judi Online Dapat Picu KDRT