Cegah Pelanggaran, ELSAM Minta KPU Jelaskan Keamanan Sistem Data Pemilu Secara Transparan

Hal tersebut dikhawatirkan memunculkan pertanyaan publik bagaimana sistem asesmen atau audit keamanan dari keandalan sistem informasi data milik KPU.

"Itu membuka pertanyaan apakah memang asesmen dan audit keamanan itu sudah dilakukan oleh BSSN, sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan BSSN Nomor 4 tahun 2021 atau belum, atau jangan-jangan KPU melakukannya sendiri dengan menggunakan institusi yang lain?" ucapnya.

Menurut dia, KPU maupun lembaga terkait tidak bisa abai terhadap serangan siber yang terus berulang, mengingat data bersifat sangat sensitif karena mengandung nomor induk kependudukan (NIK) hingga alamat tempat tinggal pemilih.

Sistem informasi dan data yang bobrok, kata dia, akan berdampak besar pada demokrasi Indonesia, salah satunya adalah turunnya kepercayaan publik terhadap hasil pemungutan suara.

Maka dari itu, Wahyudi menyarankan KPU untuk melakukan pembenahan sistem melalui sejumlah cara, di antaranya memperbaiki kebijakan internal melakukan audit dan asesmen terhadap sistem informasinya.
Halaman Selanjutnya....