Capres dan Cawapres Harus Optimalkan Keuangan Negara
Menko Polhukam, Mahfud MD
JAKARTA - Pemimpin negara ke depan diharapkan bisa mengelola keuangan negara dengan baik melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efisien dan efektif. Mereka dituntut memiliki kapasitas mengoptimalkan penerimaan negara yang selanjutnya dibelanjakan untuk membiayai pembangunan nasional.
Pakar ekonomi dari Universitas Katolik (Unika) Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan sudah bukan rahasia umum lagi kalau penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak masih rawan dikorupsi oleh oknum-oknum birokrat yang bermental korup.
"Bahkan, kapasitas penerimaan negara mungkin saja bisa lebih besar dari yang sekarang ini, tetapi banyak yang dimanipulasi sehingga tidak disetor ke kas negara," kata Suhartoko.
Begitu pula di sisi belanja negara, masih banyak diwarnai kasus mark up (penggelembungan) anggaran, proyek-proyek fiktif, hingga konspirasi untuk memonopoli proyek-proyek pemerintah.
Persoalannya, ketika hendak dilakukan penegakan hukum, ada kesulitan yaitu sudah mengakarnya praktik korupsi tersebut sehingga dalam pelaksanaannya banyak penanganan kasus yang menguap begitu saja.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Vitto Budi
Komentar
()Muat lainnya