
Camat dan Lurah Mesti Meningkatkan Layanan
Ilustrasi Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) melakukan pembinaan dan evaluasi bagi sekretaris kecamatan (Sekcam) dan sekretaris kelurahan (Sekkel).
Foto: ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Pusat.JAKARTA – Jajaran birokrat level menengah seperti kecamatan dan kelurahan diminta meningkatkan pelayanan kepada warga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, diadakan pembinaan dan evaluasi bagi sekretaris kecamatan (sekcam) dan sekretaris kelurahan (sekkel).
“Kita mengundang seluruh sekcam dan sekkel Jakarta Pusat untuk acara ini. Tujuannya, agar mereka memahami penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kinerja dalam melayani warga,” jelas Ketua Sub Kelompok Bina Pemerintahan Jakarta Pusat, Fachruddin, Senin.
Menurut Fachruddin, sekcam dan sekkel menjadi bagian penting dalam mengelola kegiatan-kegiatan wilayah masing-masing. Menurutnya, mereka ibarat menjadi dapur yang mengelola kegiatan-kegiatan tingkat kecamatan dan kelurahan. “Mereka tinggal menyampaikan hasilnya kepada para kepala seksi masing-masing,” ujar Fachruddin.
- Baca Juga: Mal Diminta Fasilitasi Gerai UMKM
- Baca Juga: Lingkungan Sehat Jadi Fondasi Keluarga Sejahtera
Selain itu, kecamatan dan kelurahan Jakarta Pusat mempunyai target mengejar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PB2P2) dan Palang Merah Indonesia. Nanti juga ada survei untuk mengetahui tingkat kepuasan warga atas pelayanan kecamatan dan kelurahan.
Dia menuturkan, kegiatan pembinaan sekcam dan sekkel dilakukan karena banyak perangkat kecamatan dan kelurahan yang baru diangkat. Ada juga perpindahan wilayah. Maka, mereka perlu diberi pembekalan atau pemahaman tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan wilayah masing-masing.
Fachruddin melanjutkan, untuk pembinaan ini, Pemkot Jakarta Pusat mengundang narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup terkait Perda 1 Tahun 2024. Kemudian, Sudin Penanggulangan Bencana dan Kebakaran terkait pembentukan tim relawan. Terakhir Suku Badan Pendapatan Daerah terkait PBB. Fachruddin berharap, seluruh materi yang didapat dari kegiatan ini bisa diterapkan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah Jakarta menyatakan tak akan mempromosikan lurah ke jabatan lebih tinggi apabila masih memiliki masalah hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
“Bila ada catatan hukuman dan masalahnya belum selesai, tidak bisa dipromosikan,” ujar Kepala BKD Jakarta, Chaidir. Dia menandaskan, BKD lebih selektif dalam mempromosikan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama lurah dan camat.
Ini merupakan tanggapan BKD atas pernyataan anggota Komisi A DPRD Jakarta Inad Luciawati yang menemukan, ada satu lurah dengan riwayat KDRT dilantik kembali untuk jabatan serupa. Dia minta BKD memastikan yang demikian tak terjadi lagi di masa mendatang.
Inad juga mengungkapkan, dulu ada lurah terkena operasi tangkap tangan, sekarang jadi lurah lagi.
Berita Trending
- 1 Aksi Bersih Pantai Menteri LH dan Panglima TNI di Pangandaran, Peringati Hari Peduli Sampah
- 2 Jangan Beri Ampun Pelaku Penyimpangan Impor. Itu Merugikan Negara. Harus Ditindak!
- 3 Andreeva Kejutkan Iga Swiatek dan Lolos ke Semifinal Dubai Open
- 4 Akademisi: Perlu Diingat, Kepala Daerah yang Sudah Dilantik Sudah Menjadi Bagian dari Pemerintahan dan Harus Tunduk ke Presiden
- 5 Bima Arya Tegaskan Retret Kepala Daerah Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan
Berita Terkini
-
Komitmen Pertamina Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pariwisata Medis Lewat Kolaborasi Pelita Air & Bali International Hospital
-
Danantara Resmi Diluncurkan, Apa Saja Tugasnya?
-
Go Global! UMKM Pertamina Ekspor Perdana Madu dan Teh ke Filipina
-
Kepala OIKN Berharap Kecipratan Dana dari Danantara
-
Lebih 165 Ribu Guru TK Madrasah dan Pondok Pesantren Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan