Butuh Konsistensi Regulasi Pro Petani

Selain menekan impor, pemerintah perlu mengarahkan Bulog agar tidak hanya masuk ke ranah distribusi, melainkan juga diperluas hingga produksi dan industri.

JAKARTA - Keberpihakan terhadap petani lokal dinilai masih sangat minim seiring masih banyaknya kebijakan sektor pertanian yang tidak konsisten. Pemerintah dinilai lebih berpihak ke pasar atau korporasi dan cenderung menekan produsen lokal sehingga menyebabkan produksi nasional tak meningkat.

Untuk itu, pemerintah didesak untuk konsisten melindungi produsen komoditas pertanian lokal. Salah satunya dengan mengurangi aktivitas impor komoditas pertanian, termasuk padi, garam, gula, dan kedelai.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat selama ini niat pemerintah untuk melindungi petani lokal sangat minim. Hal itu tercermin dari penurunan harga gabah di puluhan wilayah di Indonesia. Bahkan, Fitra mencatat 70 persen bahan baku RI, termasuk komoditas, masih bersumber dari impor.

"Tingginya ketergantungan pada impor membuat pemerintah lupa atau mengabaikan petani lokal, apalagi impor menjadi celah bagi elite untuk memburu rente. Berdasarkan data itu, jelas terlihat bagaimana pemerintah mengabaikan posisi sulit yang dialami produsen lokal," jelas Sekretaris Nasional Fitra, Yenny Sucipto, di Jakarta, Kamis (10/8).
Halaman Selanjutnya....