Butuh Kolaborasi Semua Pihak

JAKARTA - Kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan praktisi, serta masyarakat menjadi kunci penerapan ekonomi sirkular di RI terutama dalam rangka pembangunan rendah karbon. Dalam hal ini, pemerintah akan lebih banyak bertindak sebagai sebagai regulator, fasilitator, dan inovator, yang juga nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Arifin Rudiyanto, menyatakan pemerintah baik pusat maupun daerah secara kolaboratif perlu mendorong kebijakan pendukung ekonomi sirkular seperti rencana aksi ekonomi sirkular, pedoman, dan mengaktifkan kemitraan lintas sektoral.

"Langkah-langkah ini tentunya tidak dapat dijalankan sendiri," tegasnya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (28/9).

Sementara itu, dia menegaskan pelaku bisnis berperan sangat penting sebagai pelaku implementasi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan yang berlaku, serta meningkatkan inisiatif dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Akademisi dan praktisi juga dapat berkontribusi untuk mendorong teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan dan mendukung penerapan ekonomi sirkular.

Sedangkan Arifin berpendapat masyarakat dapat melakukan perubahan perilaku sehari-hari menjadi perilaku yang lebih mendukung keberlanjutan dan mendukung berbagai produk ramah lingkungan.

Ekonomi sirkular adalah sebuah alternatif untuk ekonomi linier tradisional (buat, gunakan, buang) di mana menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan.

Arifin memperkirakan penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor prioritas akan menambah nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 593-638 triliun rupiah. Dia menambahkan berdasarkan hasil kajian kami bersama United Nations Development Programme (UNDP), terdapat lima sektor prioritas, yaitu sektor makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, ritel yang berfokus pada kemasan plastik, serta elektronik.

"Kelima sektor tersebut berkontribusi hingga 33 persen dari PDB Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 43 juta orang pada 2019. Selain itu, implementasi ekonomi sirkular di lima sektor tersebut juga berpotensi mampu menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan baru dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton karbondioksida ekuivalen pada 2030," jelasnya.

Diminati Investor

Sementara itu, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/ Bappenas, Medrilzam, mengungkapkan sebanyak 75 persen investor tertarik pada investasi industri hijau atau sustainable investing dengan prinsip Environment, Social, and Government (ESG). Ketertarikan tertinggi, kata dia, tercatat pada wanita dan milenial dengan pangsa masing-masing 84 persen dan 86 persen, sementara investor laki-laki sebanyak 67 persen.

Pada kesempatan lain, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Indra Setiawan, menyatakan selain menjaga kestabilan harga pangan, pemerintah juga perlu memperhatikan dampak daya beli warga karena hal tersebut dapat memengaruhi keterjangkauan pangan oleh masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan indeks bulanan rumah tangga yang dibuat CIPS, harga komoditas pangan di Indonesia selama bulan Agustus cenderung stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan, lanjutnya, indeks tersebut ada sejumlah menunjukkan deflasi pada jangka waktu yang sama yaitu sejumlah komoditas, seperti daging ayam, daging sapi, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah.

"Hal ini juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa secara umum, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,32 persen dengan andil deflasi 0,08 persen," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (28/9).