Butuh Investasi Rp13 Ribu Triliun Capai Ekonomi 8 Persen
KELOLA DANA DESA I Petani menggunakan traktor membajak sawah di Desa Tambak Baya, Lebak, Banten, Kamis (21/11). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan mengalokasikan dana desa pada tahun anggaran 2025 sebesar 71 triliun rupiah atau 20 per
Foto: ANTARA/Muhammad Bagus KhoirunasDibutuhkan sejumlah strategi jitu untuk menggenjot investasi guna merealisasikan ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen.
JAKARTA – Indonesia setidaknya butuh realisasi investasi sebesar 13 ribu triliun rupiah dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Karena itu, dibutuhkan strategi jangka pendek, tahunan, dan jangka menengah guna menggenjot investasi
tersebut.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyatakan target investasi hingga 13.528 triliun rupiah tersebut turut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 3,74 juta orang. Target tersebut sangat besar dibandingkan bidikan investasi pada2024 sebesar 1.650 triliun rupiah dan pada 2023 sebesar 1.400 triliun rupiah.
Disampaikannya, ada tiga cara fundamental untuk mewujudkan realisasi investasi itu sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai, antara lain menggenjot hilirisasi, digitalisasi, serta pendanaan ekonomi hijau.
"Asta Cita Presiden Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas strategis untuk mendorong ekonomi berkelanjutan," jelas Wamen Todotua dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (2/11).
Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu, pengembangan industri kreatif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan kewirausahaan menjadi bagian integral dari strategi ini.
Lebih lanjut, dia menyampaikan pihaknya telah menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas strategis di delapan sektor utama. Peta jalan ini menawarkan potensi investasi senilai 618,1 miliar dollar AS yang diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja untuk lebih dari tiga juta orang, serta meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 235,9 miliar dollar AS.
Selain itu, dikatakan dia, BKPM juga telah menetapkan sembilan program quick wins untuk mendorong investasi dan mendukung hilirisasi. Program ini mencakup optimalisasi insentif fiskal seperti tax holiday, integrasi sistem digital antar-kementerian, dan pengembangan kawasan investasi strategis.
Dia menyatakan BKPM juga tengah berfokus pada penyelesaian hambatan investasi, termasuk mengatasi permasalahan pada lima perusahaan dengan nilai total 556 triliun rupiah. Program ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global.
Sebelumnya, Deputi bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan strategi investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Strategi tersebut meliputi insentif dan fasilitasi investasi, pengembangan investasi berdasarkan keunggulan daerah, kebijakan moneter dan sektor keuangan adaptif, peningkatan iklim berinvestasi dan berusaha, serta penyediaan investasi pemerintah dan BUMN/ BUMD.
Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merekomendasikan peningkatan investasi sebagai strategi tahunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto , menilai untuk mewujudkan pertumbuhan melampaui 5 persen bahkan mencapai 8 persen, investasi harus semakin meningkat, dibarengi dengan peningkatan kinerja sektor industri karena industri merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau bisa menumbuhkan industri, banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau industri tidak tumbuh, tidak banyak hal yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara, Muchamad Ismail
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- 2 Desa-desa di Indonesia Diminta Kembangkan Potensi Lokal
- 3 Kenaikan PPN 12% Bukan Opsi Tepat untuk Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Butuh Terobosan
- 4 Pemerintah Harus Segera Hentikan Kebijakan PPN 12 Persen
- 5 Libur Panjang, Ribuan Orang Kunjungi Kepulauan Seribu
Berita Terkini
- Korut akan Kirim Lagi Pasukan dan “Drone” ke Russia
- PGI Harap Perayaan Natal Jadi Momentum Merajut Solidaritas dan Empati di Tengah Adanya Konflik dan Bencana
- Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pilkada 2024 di MK
- Dana Desa Boleh Digunakan untuk Tangani Kedaruratan
- Naikkan Tarif Impor untuk Redam Gelombang PHK