BUMN Jangan Bergantung pada PMN

JAKARTA - Anggota DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi suntikan anggaran negara terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). BUMN diingatkan untuk lebih kreatif mencari berbagai sumber pendanaan baru yang lebih efisien, sehingga tidak terus membebani keuangan negara.

Desakan itu disampaikan oleh sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI dalam dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Jakarta, Senin (8/2). Wakil Rakyat di Senayan meminta Menkeu benar-benar menimbang dan menghitung BUMN yang hendak diberikan modal.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus menghitung keuntungan apa yang bisa dicapai di tengah kondisi sepert ini. Tujuannya agar PMN yang diberikan benar-benar produktif dan membantu keuangan negara.

Anggota Komisi XI DPR RI, Ela Siti Nuryamah, menegaskan suntikan modal dari pemerintah harus juga membantu kinerja BUMN sehingga nantinya bisa kembali dalam bentuk deviden kepada negara. "PMN itu harus produkti dan efektif," tegasnya, di Jakarta, Senin (8/2).

Wakil Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan utang-utang BUMN yang kian membengkak. Ini juga menjadi perhatian serius kami. "Jangan sampai juga terlalu drastis peningkatannya," tukas Ela.
Halaman Selanjutnya....