BUMD Hadir untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengevaluasi menyeluruh kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, BUMD DKI yang jumlahnya mencapai 25 perusahaan itu hanya bisa meminta penyertaan modal pemerintah, tanpa mau berusaha memberikan keuntungan.

Untuk mengetahui lebih lanjut akan hal ini, reporter Koran Jakarta, Peri Irawan mewawancarai Kepala Badan Pembina (BP) BUMD Yurianto, di kantornya beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Sejauh mana peran BUMD dalam Pembangunan di Jakarta?

BP BUMD ini sesuai dengan regulasinya, Pemprov DKI Jakarta dalam membangun masyarakat Jakarta yang makmur dan sejahtera menggunakam instrumen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instrumen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). SKPD ini diatur secara rinci aturannya, biasanya yang mendrive itu SKPD lain seperti Sekda, Bappeda, dan lainnya. Kalau BUMD, yang bertugas membinanya itu kami. Di BUMD ini ada yang spesifik. Tugasnya juga jelas.

Jadi, tujuan spesifiknya seperti apa?
Halaman Selanjutnya....