Bulan Pancasila, Diminta Pemerintah Tegas Buat Kebijakan Bebas Intervensi

JAKARTA - Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan webinar bertajuk "Pancasila Membangun Manusia, Bangsa dan Dunia." Dalam acara tersebut Pemerintah diminta bersikap tegas dan konsisten dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan sektor strategis guna melindungi kepentingan nasional. Dengan demikian, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan (ATGH) untuk mencapai cita-cita negara sebagaimana termuat dalam amanat pembukaan UUD 1945 dapat diatasi.

Ahli Hukum dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kris Wijoyo Soepandji menjelaskan bahwa masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh perlindungan sektor-sektor strategis. Oleh karenanya, perumusan kebijakan yang berkaitan dengan sektor strategis harus berpihak dan mendukung kepentingan nasional.

"Dalam kebijakan hukum, kepentingan nasional, itu yang paling utama. Tugas hukum tujuannya menciptakan harmoni di masyarakat, jangan sampai sebaliknya," ungkap Kris dalam acara Webinar Pancasila Membangun Manusia, Bangsa, dan Dunia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, belum lama ini.

Kris menyebutkan bahwa sektor-sektor strategis yang berkontribusi besar pada negara, seperti sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan yang di antaranya gula, kelapa sawit, serta tembakau seringkali mendapat tekanan dari beberapa pihak.

Menurutnya, perlu dicari solusi atas polemik terhadap perumusan kebijakan di sektor tersebut yang mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat. Jangan sampai, lanjut Kris, pemerintah hanya mendengarkan suara dari satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Halaman Selanjutnya....