BPS Segera Manfaatkan "Big Data"

Sementara itu, Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, mengatakan kebijakan Satu Data Indonesia dapat membuat program negara lebih efektif begitu pula anggaran untuk program tersebut.

"Semua data pemerintah bisa diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia untuk memperbaiki sinergi program agar bisa lebih efektif dan efisien," kata Rofyanto.

Menurutnya, saat ini sistem data Indonesia memiliki kelemahan karena masih fragmented atau terpisah antara satu kementerian dan lembaga (K/L) dengan K/L lain. Mereka menggunakan data ini untuk kebijakan-kebijakan yang berbeda.

Dia mencontohkan data sebagai dasar kebijakan menolong masyarakat miskin, antara lain dimiliki oleh Kementerian Sosial untuk program bantuan sosial (bansos) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bantuan bagi usaha ultra mikro. Selain itu, KemenESDM dan Kementerian Pertanian juga memiliki data sendiri sebagai dasar penyaluran subsidi minyak dan gas bagi petani.