BPJS Kesehatan Tanamkan Budaya Antikorupsi dan Antigratifikasi

JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ghufron Mukti, memastikan, pihaknya menanamkan budaya antikorupsi dan antigratifikasi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, terdapat potensi kecurangan oleh berbagai pihak yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pengelolaan dana JKN.

"Untuk itu perlu upaya memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan kecurangan agar pelaksanaan Program JKN dapat berjalan dengan efektif dan efisien," ujar Ghufron, di Jakarta, Kamis (7/12).

Dia menjelaskan, pihaknya juga menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian fraud, pengembangan tools investigasi, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga terjalin untuk membangun ekosistem anti fraud baik di dalam dan luar negeri.

"BPJS Kesehatan menyadari bahwa sustainabilitas Program JKN harus dijaga bersama-sama dengan baik dan penuh integritas," jelasnya.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam hal pengelolaan pembiayaan kesehatan. Pihaknya menginginkan belanja kesehatan yang dilakukan tentu efektif dan efisien untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dia menjelaskan, saat ini salah satu belanja kesehatan terbesar dilakukan BPJS Kesehatan melalui Program JKN. Pada tahun 2022 jumlah biaya manfaat mencapai 113,47 trililun rupiah dan diprediksi meningkat hingga 150-an triliun rupiah.

"Dari dana tersebut tentu ada potensi penyalahgunaan, namun saat ini Program JKN sudah memiliki sistem pencegahan dan penanganannya," katanya.

Menkes menekankan, para pihak yang bergerak di bidang kesehatan harus senantiasa menjaga integritas. Dia mengapresiasi atas sistem informasi dan data yang dikelola BPJS Kesehatan dan ia berharap pemanfaatan data tersebut dapat dioptimalkan bersama.

"Untuk itu, kami juga berharap, BPJS Kesehatan dapat mengintegrasikan data dan informasi terkait kecurangan misalnya pihak mana yang melakukan phantom billing sehingga dapat ditindaklanjuti bersama. Dengan demikian kita bisa menciptakan ekosistem anti kecurangan yang kuat melalui sharing data dan informasi ini," ucapnya.