BPJS Kesehatan Lambat Bayar Klaim, Pelayanan Mitra Memburuk

Fahira menambahkan, keterlambatan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dapat memicu keresahan dari pihak rumah sakit, klinik ataupun praktik layanan kesehatan mandiri. Sebab, hal tersebut mengganggu operasional dari pemberi layanan kesehatan yang ujung-ujung memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komite III DPD, Delis Julkarson Hehi, menambahkan, selain masalah keterlambatan klaim, publik juga sering mengeluhkan soal seringnya BPJS Kesehatan mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah. Kebijakan ini membuat kaget khususnya rumah sakit, klinik dan praktik layanan kesehatan mandiri di daerah terpencil dan terluar.

"Sosialisasi peraturan dari BPJS Kesehatan kepada mitra dan masyarakat masih sangat lemah. Kita anggota DPD bersedia membantu BPJS untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, asalkan menyediakan narasumber untuk menjelaskan kepada masyarakat," katanya.

Delis mengingatkan kinerja BPJS Kesehatan pada tahun ini dan tahun 2019 akan sangat vital sebab merupakan tahun-tahun politik. Apabila kinerjanya banyak mendapatkan kritik, maka hal tersebut akan memengaruhi citra pemerintah.

"Kita tidak ingin ketidakpuasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan akan mempengaruhi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang sudah baik. Karena itu, BPJS Kesehatan harus benar-benar bersinergi dengan pihak terkait untuk menjamin agar program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanat undang-undang berjalan dengan baik," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....