BMKG akselerasi serapan dana luar negeri untuk proyek MMS dan IDRIP

Jakarta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan akselerasi terhadap penyerapan dana pinjaman luar negeri untuk proyek Maritime Meteorological System (MMS) dan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP).  

Hal itu dikemukakan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat menyampaikan laporan serapan anggaran APBN 2024 kepada Komisi V DPR RI dalam rapat dengar pendapat diikuti dalam jaringan (daring) Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

"Yang perlu kami sampaikan, serapan yang paling rendah, hanya 30 persen, adalah serapan dari sumber dana pinjaman luar negeri," katanya.  

Dwikorita mengatakan sebagian anggaran dengan tingkat serapan yang rendah, salah satunya berasal dari proyek Maritime Meteorological System (MMS)-1 yang bertujuan memperkuat sistem informasi meteorologi maritim di Indonesia.

Hingga November tahun ini, kata Dwikorita, dana pinjaman dari Perancis Project MMS-1 sebesar Rp14,65 baru terserap Rp59 miliar. Sedangkan untuk proyek serupa tahap kedua senilai Rp162,53 miliar bergulir di akhir 2024 hingga 2025.  

Selain itu, BMKG juga menerima dana pinjaman World Bank senilai Rp437,2 miliar untuk Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), yang baru diluncurkan pada September 2024.

IDRIP merupakan program yang penting untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana. Program ini memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dalam mengenal gejala bencana dan upaya mitigasinya.

Dalam kesempatan itu, Dwikorita menyampaikan sejumlah strategi mempercepat penyerapan dana pinjaman luar negeri, salah satunya berfokus pada pembangunan infrastruktur penting yang akan mendukung operasional sistem monitoring prakiraan cuaca dan peringatan dini bencana.  

"Strategi pertama yang kami terapkan adalah memastikan progres pembangunan fisik gedung yang menjadi salah satu bagian dari pinjaman luar negeri. Gedung ini akan digunakan untuk operasional monitoring prakiraan cuaca dan peringatan dini, bukan untuk kantor administrasi," katanya.

Selain itu, BMKG juga memastikan proses penyusunan kontrak berjalan lancar tanpa kendala, untuk memfasilitasi pembayaran uang muka hingga termin dalam waktu yang tepat.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses kontrak berjalan tanpa hambatan, sehingga pembayaran anggaran bisa segera terealisasi," katanya.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan proyek, BMKG menambah jumlah personel pendukung yang akan membantu dalam pengiriman dan pemasangan alat serta sistem sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Lebih lanjut, BMKG terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas, serta pihak pemberi pinjaman luar negeri, untuk memastikan bahwa pemanfaatan dan pencairan dana berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.