BKKBN Tekankan Lima Upaya Percepatan Penurunan "Stunting"

BEKASI - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menekankan lima hal penting yang harus dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting di Daerah. Hal-hal tersebut untuk mengejar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

"Satgas Stunting bertugas menjalankan fungsi konsultasi, fasilitasi, dan koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat nasional dan daerah, serta penguatan penyediaan satu data stunting," ujar Hasto dalam Reorientasi bagi Satgas Percepatan Penurunan Stunting dari seluruh Indonesia di Bekasi, Kamis (9/2).

Dia mengatakan, hal pertama adalah memastikan keberpihakan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dilihat dari ada atau tidak kebijakan dalam alokasi anggaran di APBD untuk percepatan penurunan stunting.

"Termasuk inovasi-inovasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, realisasi anggaran, respon dalam mengatasi masalah," jelasnya.

Kedua, memastikan terselenggaranya mini lokakarya di tingkat kecamatan mengingat dananya tersedia dan hasilnya harus dilaporkan. Menurut Hasto, minilokakarya tersebut melibatkan seluruh desa dalam percepatan penurunan stunting.

Ketiga, kata dia, memastikan semua Tim Pendamping Keluarga harus sudah dilatih sebelum bulan Maret 2023. Keempat, pastikan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) terisi oleh pasangan calon pengantin wajib sebelum melangsungkan pernikahan.

"Kelima adalah memastikan partisipasi seluruh balita dibawa ke Posyandu. Satgas Stunting juga harus memastikan pemberian Makanan Tambahan atau PMT dan makanan pendamping ASI (MPASI) dan penyelenggaraan Kampung KB dan Dapur Sehat Atasi Stunting," tambahnya.

Hasto mengungkapkan, pihaknya telah membentuk 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang masing-masing beranggotakan tiga orang, di seluruh Indonesia. Total ada sebanyak 600 ribu orang dalam TPK yang terdiri dari Bidan, Kader KB, dan Tim Penggerak PKK.

"Sebelum bulan Maret 2023, seluruh Tim Pendamping Keluarga harus sudah dilatih untuk upaya percepatan penurunan stunting. Saya meminta seluruh Satgas Stunting di provinsi-provinsi untuk memastikan hal ini," katanya.

Dia menyebut, sejumlah daerah telah melatih fasilitator Tim Pendamping Keluarga, seperti di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Menurutnya, TPK merupakan ujung tombak dari upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia untuk mengejar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

"Karena itu, Tim Pendamping Keluarga yang jumlahnya di seluruh Indonesia hampir 600 ribu orang itu harus sudah dilatih sebelum Maret 2023," tandasnya.