Kebijakan Pemerintah
BKKBN Evaluasi Penurunan "Stunting"
Foto : ANTARA/Umarul Faruq
posyandu I Kader posyandu mengukur lingkar kepala balita saat pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Balai RW Celep Selatan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (12/10). Kemenkes terus berupaya meningkatkan posyandu untuk menekan stunting.
JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengevaluasi program percepatan penurunan stunting (PPS) terpadu berbasis wilayah perbatasan, pesisir, dan rawan pangan (P2R).
"Tujuan umum untuk mengevaluasi implementasi percepatan atau mengetahui gambaran implementasi percepatan penurunan stunting di daerah P2R," kata Program Officer Bidang Program dan Kegiatan Sekretariat PPS BKKBN Dr. dr. Lucy Widasari dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/10).
Evaluasi PPS ini meliputi tiga provinsi mewakili wilayah pesisir (Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat), perbatasan (Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat), dan rawan pangan (Kabupaten Rokan Hulu, Riau), periode Juni hingga Juli 2023.
Lucy menjelaskan, selain untuk mengetahui sejauh mana implementasi program PPS, kegiatan ini juga memiliki tujuan khusus yakni memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi upaya percepatan penurunan stunting di wilayah P2R.
Adapun peserta (responden) daerah terdiri dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, TPPS kecamatan, TPPS desa, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Laporan dari hasil evaluasi akan diselesaikan dalam bentuk buku pada awal November 2023.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Muhamad Ma'rup
Komentar
()Muat lainnya