Biden Keluarkan Larangan Berinvestasi di Perusahaan Teknologi Tiongkok

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, melarang warganya berinvestasi di perusahaan teknologi pertahanan dan pengawasan Tiongkok. Kebijakan itu bertujuan untuk menghentikan Beijing menggunakan modal dari AS luntuk mengganggu keamanan nasional.

Presiden Joe Biden, pada Kamis (3/6), menandatangani perintah eksekutif untuk melarang investasi di 59 perusahaan, termasuk grup besar Tiongkok seperti produsen peralatan telekomunikasi Huawei, dan pembuat chip terbesar Semiconductor Manufacturing International Corporation, yang menurut intelijen AS sangat penting bagi militer negara itu.

Larangan tersebut akan mulai berlaku pada 2 Agustus 2021. Tetapi, selama 12 bulan ke depan, investor dapat melakukan perdagangan untuk melepaskan kepemilikan mereka. Setelah itu, harus meminta persetujuan khusus dari Departemen Keuangan AS.

Perintah itu melarang investasi langsung dalam surat utang dan saham, tetapi juga dalam berbagai instrumen yang mengandung sekuritas Tiongkok. Seorang pejabat senior AS mengatakan perintah itu akan memastikan bahwa orang Amerika "tidak membiayai kompleks industri militer Republik Rakyat Tiongkok".

"Perintah itu ditargetkan dan dicakup untuk memaksimalkan dampak pada target sambil meminimalkan bahaya bagi pasar global," tambahnya.

Larangan tersebut menandai upaya terbaru oleh pemerintahan Biden untuk mengambil sikap yang semakin hawkish terhadap Tiongkok atas segala hal mulai dari penindasannya terhadap kaum minoritas Uyghur hingga aktivitas militernya yang agresif di Laut Tiongkok Selatan dan Timur.

Keputusan itu dibuat ketika Biden bersiap untuk pergi ke Eropa untuk menghadiri KTT G7 di mana Tiongkok diharapkan menjadi topik utama pertemuan.

Daftar Hitam

Pada tahun lalu, mantan Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan perintah yang juga melarang investasi di perusahaan yang telah dimasukkan Pentagon ke dalam daftar hitam karena diduga terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA).

Pengadilan AS juga kemudian memutuskan bahwa pemerintah tidak memberikan bukti yang cukup dalam beberapa kasus untuk membenarkan menempatkan perusahaan pada daftar target.

Pejabat AS mengatakan perintah Biden akan memastikan bahwa larangan investasi memiliki pijakan hukum yang lebih kuat. Dia menambahkan bahwa itu akan memperluas perintah Trump untuk memasukkan perusahaan pengawasan, termasuk Hikvision, yang dituduh membantu Beijing menganiaya lebih dari satu juta Muslim Uyghur yang telah ditahan di kamp-kamp penahanan di wilayah barat laut Xinjiang.

Perusahaan yang ditargetkan juga termasuk Aviation Industry Corporation of China, China National Offshore Oil Corporation, China Railway Construction Corporation dan China National Nuclear Corporation. Daftar tersebut berisi tiga perusahaan telekomunikasi besar Tiongkok: China Mobile, China Telecom, dan China Unicom. n SB/ft/E-9