Demokrasi Langsung - Mahalnya Ongkos Pilkada karena Satuan Belanja Pakai Standar APBN
Biaya Pilkada Serentak 2018 15,2 Triliun Rupiah
Foto : istimewa
Maka anggaran di daerah, bentuknya hibah. Jadi ini konteksnya daerah membantu pusat. Maka pertanggungjawabannya, setelah disalurkan akan masuk APBN. Kalau masuk rezim Pemda tidak perlu NPHD. "Angka ini besar tapi belum bisa dikatakan lebih mahal atau murah. Misalnya kalau rakor per daerah sudah mahal. Kalau begini jadi satu. Anggaran Pilkada dulu, tahun 2015, anggarannya 6,7 triliun. ags/AR-3
Baca Juga :
Nomor Urut Pilgub "Rasa" Pilpres
Penulis : Agus Supriyatna
Komentar
()Muat lainnya