Biaya Pilkada Serentak 2018 15,2 Triliun Rupiah

Demokrasi membutuhkan ongkos politik yang tinggi. Kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan satuan belanja menjadi indikator tinggi biaya Pilkada serentak.

Jakarta - Pemerintah mengakui jika biaya untuk mengongkosi pesta demokrasi daerah atau pemilihan kepala daerah serentak pada 2018, masih mahal. Berdasarkan data Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah diteken, total biaya pemilihan kepala daerah serentak pada 2018, mencapai 15,2 triliun.

"Biaya politik memang mahal," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di acara rapat kerja nasional persiapan Pilkada serentak 2018 di Jakarta, Senin (23/10). Menurut Tjahjo, secara prinsip, anggaran untuk membiayai Pilkada serentak tahun depan tercukupi. Adapun daerah yang telah meneken NPHD, baik dengan KPU, Bawaslu maupun dengan pihak aparat keamanan, memang belum semuanya. Tapi, mayoritas sudah meneken NPHD.

Rinciannya, 17 provinsi sudah menandatangani NPHD dengan KPU, dan ada 16 provinsi yang telah meneken NPHD dengan badan pengawas. Sementara yang telah menandatangani NPHD dengan pihak keamanan baru 2 provinsi. Yang belum masih ada 15 provinsi. "Sedangkan NPHD dengan KPU kabupaten dan kota, seluruhnya sudah diteken.

NPHD dengan pengawas kabupaten dan kota, dari 154 daerah yang akan menggelar Pilkada, baru 90 yang sudah meneken. Sebanyak 64 daerah belum. Dan, NPHD untuk pengamanan, baru 2 daerah yang sudah. Sisanya, 152 belum," tutur Tjahjo. Sementara total anggaran Pilkada serentak, menurutTjahjo, mencapai 15,2 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....