Biaya Pilkada Serentak 2018 15,2 Triliun Rupiah

Rinciannya, anggaran untuk KPU mencapai 11,9 triliun rupiah. Sedangkan anggaran untuk Bawaslu, sebanyak 2,9 triliun rupiah. Sedangkan untuk biaya pengamanan, anggarannya mencapai 339,6 triliun rupiah. Total anggaran itu baru data sementara. Berdasarkan dari NPHD yang sudah ditandatangani. Di acara yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, mengakui jika biaya Pilkada masih cukup mahal.

Bahkan menurut Sumarsono, jika NPHD sudah diteken semua, total anggaran Pilkada bisa tembus 20 triliunan. Mahalnya biaya Pilkada, kata dia, salah satu faktornya satuan belanja tidak lagi pakai standar APBD. Tapi memakai standar APBN. "Dulu kenapa murah karena satuan belanja pakai standar APBD. Misalnya dari kecamatan ke desa 12.500 rupiah. Sekarang tidak jadi satuannya meningkat. Sekarang pasti bisa perjalanan dinas bisa mencapai 12 ribu rupiah. Satuan APBD lebih kecil. Jadi efeknya bisa tembus 20 triliun rupiah. Ini sekarang masih di posisi 15,2 triliun rupiah," kata Sumarsono.

Geografis Sulit

Selain itu lanjut Sumarsono, untuk Pilkada tahun depan, bebannya agak berat, sebab mencakup provinsi besar, yang padat penduduk dan juga dari sisi geografis cukup sulit. Ia contohkan Papua. Banyak wilayah di Papua, hanya bisa dicapai via pesawat. Tentu ini berdampak pada membengkaknya anggaran. "Contoh Papua itu antar daerah itu harus gunakan pesawat. Itu biayanya di Papua 2,6 triliun rupiah. KPU 1,6 triliun rupiah. Ini biaya transpornya mahal.

Dulu Papua tidak ikut. Kalau ikut pasti ikut mahal. Selain itu di Jawa yang banyak populasi. Ini pasti membengkak anggarannya. Faktor geografis dan penduduk menjadi signifikan," tuturnya. Saat ditanya kenapa satuan belanja di ubah dari APBD ke APBN, menurut Sumarsono, karena Pilkada itu disepakati sebagai bagian dari rezim pemilu.
Halaman Selanjutnya....