Berutang Demi Bisa Kuliah, Benarkah Pinjol Solusinya?

Rayenda Khresna Brahmana, Coventry University

Inklusivitas pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dari total 273 juta penduduk, hanya 10% yang berhasil mengecap bangku perkuliahan. Pada 2021, lebih dari separuh pelajar SMA memilih untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan 7 dari 100 pelajar yang melanjutkan kuliah pada akhirnya harus berhenti, terutama karena alasan biaya.

Dari sisi penyedia jasa, Indonesia hanya memiliki 3.107 perguruan tinggi, dengan 50% di antaranya terpusat di Pulau Jawa. Perguruan tinggi ini hanya mampu menampung 9.3 juta mahasiswa, angka yang rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 15-19 tahun yang mencapai 22 juta orang.

Terbatasnya jumlah perguruan tinggi dan besarnya jumlah mahasiswa potensial membuat lonjakan biaya kuliah di Indonesia sulit dihindari. Harian Kompas, misalnya, memproyeksi bahwa biaya kuliah untuk delapan semester di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pada 2040 akan mencapai Rp430 juta. Berdasarkan perhitungan Kompas, orang tua lulusan SMA/SMK hanya akan mampu membiayai tiga semester kuliah anaknya meski sudah menabung selama 18 tahun.

Permasalahan inklusivitas pendidikan tinggi ini memunculkan peluang untuk menyalurkan pinjaman pendidikan. Logikanya, jika calon mahasiswa memiliki kesulitan keuangan, mereka bisa berutang untuk membayar kuliah.

Sebagai seorang pengajar keuangan, saya ingin menjelaskan apa itu pinjaman pendidikan dengan segala problematikanya, dan kaitannya dengan komodifikasi pendidikan.

Munculnya pinjaman pendidikan

Pinjaman pendidikan dapat dibagi menjadi dua skema: pinjaman pemerintah dan pinjaman swasta. Pinjaman pemerintah disalurkan oleh agensi pemerintah. Misalnya saja Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) di Malaysia atau Student Loans Company (SLC) di Inggris. Skema ini tidak ada di Indonesia.

Sementara itu, pinjaman swasta disalurkan oleh institusi perbankan. Beberapa bank di Indonesia menyediakan pinjaman pendidikan melalui skema kredit serbaguna atau kredit pendidikan.

Namun, perlu diingat bahwa skema pinjaman muncul karena tren kebijakan neoliberal. Kebijakan berorientasi pasar ini mengecilkan peran pemerintah karena memperlakukan pendidikan sebagai barang dagangan yang tunduk pada hubungan pembeli dan penjual. Akibatnya, pendidikan tinggi dianggap sebagai komoditas dan masyarakat harus mengikuti skema pasar.

Tentunya, ini mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam mengakses pendidikan tinggi. Meski demikian, sebuah penelitian di Inggris menunjukkan bagaimana para mahasiswa ini terpaksa melanjutkan pendidikan mereka dengan cara berhutang karena tekanan persaingan di pasar kerja.

Lingkaran setan pinjaman pendidikan

Pinjaman pendidikan, yang seharusnya menjadi solusi bagi inklusivitas pendidikan tinggi, nyatanya justru menjadi masalah baru. Riset yang dilakukan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 2008 menunjukan adanya korelasi positif antara pinjaman pendidikan dengan iuran kuliah. Temuan ini mendukung gagasan bahwa pinjaman pendidikan sebenarnya turut mengkomodifikasi pendidikan tinggi. Naiknya iuran kuliah juga memicu penurunan minat siswa untuk mendaftar ke perguruan tinggi.

Sementara itu, mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah terpaksa memilih jurusan kuliah yang lebih terjangkau, kurang berisiko, dan memastikan lulus tepat waktu karena keterbatasan finansial. Imbasnya, mereka sulit menemukan pekerjaan yang sesuai sehingga kesulitan dalam membayar pinjaman pendidikan. Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar pinjaman pendidikan berasal dari keluarga berpendapatan rendah.