Bertemu Gubernur Lampung, Menhub Dudy Koordinasikan Strategi Hadapi Angkutan Lebaran

LAMPUNG - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan koordinasi dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk menyiapkan strategi menghadapi angkutan Lebaran 2025, di Kantor Gubernur Lampung, Bandara Lampung, Kamis (13/3). Menhub menyoroti sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan di kawasan Provinsi Lampung.

"Diprediksi akan ada 3,5% atau 5,1 juta orang dari kawasan Lampung yang akan melakukan perjalanan lintas provinsi dan perjalanan dalam provinsi selama masa angkutan Lebaran. Ada sejumlah titik yang kami lihat berpotensi terjadi kepadatan menghadapi tingginya pergerakan masyarakat," kata Dudy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3).

Potensi kepadatan diprediksi terjadi pada lalu lintas di jalur arteri dikarenakan adanya fenomena pasar tumpah. Di daerah Lampung, setidaknya ada 6 titik yang diprediksi sebagai lokasi pasar tumpah, yakni Pasar Liwa, Pasar Krui, Pasar Unit II Tulang Bawang, Plaza Bandar Jaya, Pasar Natar, dan Pasar Pringsewu.

Selain itu, kepadatan lalu lintas juga berpotensi terjadi di tempat wisata. Lokasi wisata yang berpotensi terjadi kepadatan di daerah Lampung yakni Museum Lampung, Taman Wisata Lembah Hijau, Lengkung Langit Dua, Slanik Waterpark, Pantai Arang, Pantai Semukuk, Pantai Kedu, Pantai Kedu Warna, Air Terjun Way Tebing Cepa, Makam Radin Inten, Pantai Minang Rua, dan Pantai Way Muli.

"Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kepadatan di saat Libur Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi 2025 di lokasi wisata ini. Ada sejumlah dukungan yang kami harapkan dapat diberikan oleh Pemprov Lampung," kata Menhub Dudy.

Dukungan yang dibutuhkan antara lain adalah sinergi dalam pengaturan lalu lintas untuk arus wisatawan,? peningkatan bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk digital maupun papan penunjuk, penyediaan area parkir kendaraan yang cukup dan penambahan fasilitas peristirahatan. Selain itu, Menhub juga berharap terdapat posko kesehatan dan keamanan pada titik lokasi utama? serta adanya informasi nomor telepon darurat.

"Kami juga menyoroti terkait Jalur Perlintasan Langsung (JPL). Dari total 139 JPL Sebidang, terdapat 17 JPL yang rawan temperan atau kecelakaan. Untuk itu, harapan kami, aspek keselamatan dan keamanan pada JPL ini dapat menjadi perhatian bersama untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat," imbuh Dudy.

Terdapat 17 JPL Prioritas atau yang rawan temperan yang tersebar pada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa di Lampung. Dari jumlah ini, 5 titik dalam kondisi dijaga dan 12 titik tidak dijaga. Menhub menilai, diperlukan perhatian khusus dan solusi bersama, tidak hanya pada perlintasan yang tidak dijaga, namun juga pada perlintasan yang dijaga. Hal ini karena arus lalu lintas yang ramai, lebar perlintasan yang sempit serta jarak perlintasan yang berdekatan sehingga rawan terjadi kecelakaan dengan kereta api.

Menhub juga berharap Pemprov Lampung dapat memperketat pengawasan pembatasan angkutan barang dan penertiban kendaraan yang kelebihan muatan atau over dimension & over loading (ODOL) di jembatan timbang. Peningkatan akses dan layanan angkutan feeder menuju terminal, stasiun, dan bandara juga perlu diadakan.

Dukungan lainnya yang diharapkan adalah adanya posko angkutan Lebaran dan penyiapan mudik gratis, kesiapan armada melalui rampcheck dan pemeriksaan kesehatan pengemudi, edukasi online ticketing secara masif dan melakukan penataan agen-agen penjualan tiket kapal feri, serta penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi.  

"Kami siap untuk berkoordinasi dan mendukung terlaksananya angkutan Lebaran yang aman, nyaman, selamat, dan terkendali. Kami juga telah meningkatkan kesiapan pada simpul-simpul transportasi Provinsi Lampung, seperti bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan," kata Gubernur Lampung Rahmat Mirzani.

Gubernur Rahmat menambahkan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan pengendalian penyeberangan Merak-Bakauheni. Di antaranya adalah pemberlakuan buffer zone, rest area, dan kantung parkir untuk delaying system, pemanfaatan tersus-tersus di sekitar Pelabuhan Bakauheni untuk kondisi darurat, serta pemanfaatan rute alternatif. Selain itu, pemberlakuan sistem jarak maksimal pembelian tiket Ferizy serta penyamarataan tarif tiket Ferizy pada H-5 hingga H+5 Lebaran juga akan diberlakukan.