Bertemu Dmitry Medvedev, Presiden Tiongkok Desak Rusia untuk Menahan Diri

BEIJING - Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Rabu mengatakan kepada mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev bahwa pihak-pihak terkait dengan krisis Ukraina harus tetap rasional dan menahan diri.

Xi meminta semua pihak terkait untuk terlibat dalam dialog komprehensif dan mengatasi masalah keamanan bersama melalui cara politik, menurut kantor berita resmi Tiongkok Xinhua.

Tiongkok "menjunjung tinggi objektivitas dan keadilan" dan secara aktif mempromosikan pembicaraan damai, kata Xi kepada Medvedev selama pertemuan mereka di Beijing, kata Xinhua.

Medvedev saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia dan pemimpin partai Rusia Bersatu yang berkuasa.

Medvedev, yang diundang oleh Partai Komunis Tiongkok, mengatakan ada alasan krisis Ukraina terjadi dan hal itu sangat rumit. Dia menambahkan Rusia bersedia untuk menyelesaikan masalah melalui pembicaraan damai, seperti diberitakan oleh Xinhua.

Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Beijing telah menahan diri untuk tidak mengecam Moskow dan menentang sanksi yang dikenakan oleh negara-negara Barat.

Namun, Xi telah menyatakan keprihatinannya tentang perang di Ukraina dan menyampaikan keberatan atas penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir di negara Eropa Timur itu.

Medvedev menyerahkan kepada Presiden Xi surat pribadi dari Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mencatat tentang "tingkat dialog politik Rusia-Tiongkok dan kerja sama praktis yang belum pernah terjadi sebelumnya", menurut kantor berita Rusia TASS.

Xi mencatat bahwa hubungan Tiongkok-Rusia telah bertahan dalam ujian perubahan global selama satu dekade terakhir dan kedua negara telah mempertahankan perkembangan tingkat tinggi yang sehat dan stabil.

Dia menambahkan bahwa mengembangkan kemitraan bilateral yang komprehensif adalah "pilihan strategis jangka panjang" bagi Tiongkok dan Rusia.

Xi juga mengatakan bahwa Beijing siap bekerja sama dengan Moskow untuk "membuat tata kelola global lebih adil dan setara", yang merupakan sebuah pukulan nyata terhadap tatanan internasional yang dipimpin Amerika Serikat.