Berita Gembira, Upaya Penurunan Stunting di Purwakarta Membuahkan Hasil

Purwakarta - Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengklaim upaya-upaya penurunan stunting di daerah itutelah membuahkan hasil dengan adanya penurunan menjadi1,8 persen.

Kepala Dinas Kesehatan PurwakartaDeni Darmawandi Purwakarta, Senin, mengatakan pada Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Purwakarta telah menunjukkan penurunan yang signifikan, yakni dari 23,42 persen pada tahun 2019 menjadi 20,6 persen tahun 2021.

Ia mengatakan hingga saat ini stunting masih menjadi prioritas permasalahan yang perlu ditangani di mana pemerintah menargetkan prevalensi penurunan stunting sebesar 14 persen di tahun 2024.

Prevalensi stunting berdasarkan hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2021 sebesar 5,8 persen dan menurun pada tahun 2022 sebesar tiga persen.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya penurunan stunting di Kabupaten Purwakarta membuahkan hasil yang sangat optimal dengan penurunan di angka 1,8 persen," kata Deni.

Menurut dia, penurunan angka stunting masih menjadi permasalahan yang memerlukan peran serta berbagai komponen masyarakat.

Pemkab Purwakarta melalui Dinas Kesehatan terus melakukan pemetaan sasaran dan intervensi yang terfokus secara spesifik untuk menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi, berkaitan dengan upaya penurunan angka stunting.

Ia juga mengungkapkan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang.

Dikatakannya, penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak panjang yang merugikan seperti terhambattumbuh kembang anak.

"Upaya penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitifuntuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain itu diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor dan diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa," kata Deni.