Berantas Praktik Curang Penyalur ”Outsourcing”

JAKARTA - Pemerintah daerah diminta memperketat audit yayasan penyalur tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi praktik curang yang dilakukan yayasan tersebut yang ini di berbagai daerah industri terkesan sulit diberantas.

Anggota Komisi IX DPR, Marinus Gea, mengatakan pemerintah sangat tegas dalam memberantas praktik curang perusahaan penyalur tenaga kerja. Hanya saja, menurut dia, audit secara berkala oleh instansi terkait di daerah perlu ditekankan kembali dan pengawasan di tingkat internal yayasan tersebut harus ditingkatkan. "Dari sisi regulasi harus diaudit sebenarnya PT atau yayaysan itu klasifikasi usahanya apa," ujar dia, di Jakarta, Rabu (17/4).

Marinus mengaku mendapatkan banyak keluhan setiap kunjungan kerjanya ke daerah industri terkait kasus serupa, seperti yang terjadi di wilayah Tangerang. "Jumlahnya banyak sekali. Mereka seperti mafia yang biadab," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mengatur secara khusus beberapa jenis pekerjaan, yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan termasuk pula outsourcing.
Halaman Selanjutnya....