Benahi Akurasi Data Pangan

Untuk membendung impor pangan semuanya harus dimulai dari urusan data. Data merupakan hulu dari semuanya, baru diperkuat oleh pengawasan. Tanpa data yang akurat pengawasan tidak akan pernah berjalan dengan efektif.

Dia mengakui perubahan ke skema tarif bisa diterima sepanjang itu bertujuan untuk memproteksi pangan dan industri strategis. Namun, tidak boleh gegabah juga. Sebab, selain perlu persiapan teknis, pemerintah juga perlu untk menyiapkan tim untk menghadapi negara yang mengadu ke WTO.

"Jangan sampai kebijakan tarif yang sudah lama diwacanakan gagal akibat kalah di arbitrase WTO. Apalagi beberapa negara importir pangan seperti AS, Australia, Tiongkok, dan Selandia Baru yang diprediksi menggugat Indonesia akibat kebijakan baru ini," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perubahan pengaturan impor pangan dari sistem kuota menjadi tarif bea masuk. Itu diagendakan dibahas seusai Lebaran tahun ini. Wacana perubahan sistem pengaturan impor ini berawal dari permintaan Presiden Jokowi pada Februari lalu.

Rawan Penyelewengan
Halaman Selanjutnya....