Belanja Pemerintah Turun karena Pengeluaran Pandemi Berkurang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan belanja pemerintah yang terkontraksi sebesar 2,88 persen pada triwulan III 2022 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) disebabkan pengeluaran untuk pandemi Covid-19 berkurang.

"Penurunan belanja pemerintah karena tahun lalu pada kuartal kedua dan ketiga pengeluaran kami, terutama untuk jaring pengaman sosial dan untuk pengeluaran terkait pandemi meningkat sangat besar," kata Menkeu Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat (11/11).

Kala itu, lanjutnya, Indonesia menghadapi Covid-19 varian Delta sehingga seluruh wilayah harus ditutup kembali, yang berimplikasi dikucurkannya tambahan jaring pengaman sosial. Karena itu, kontraksi konsumsi pemerintah pada triwulan III tahun ini lebih kepada high based effect.

Apalagi, lanjut Sri Mulyani, belanja rutin pemerintah terutama untuk infrastruktur, hingga belanja modal sumber daya manusia lainnya seperti pendidikan tetap tumbuh. "Kami juga masih memiliki kuartal terakhir tahun ini, dimana ada peluang bagi semua kementerian untuk mengejar pengeluaran mereka," tuturnya.

Menkeu juga menegaskan pada tahun depan belanja negara akan dilakukan dengan hati-hati karena defisit fiskal sudah akan diturunkan menjadi 2,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Komitmen tersebut sudah disetujui dengan parlemen dan didasarkan pada asumsi yang dikalibrasi dengan cukup hati-hati.

Petahankan Stabilitas

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, memproyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2022 akan melambat secara moderat di level 5,3 persen, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada 2022 ini sebesar 5,1 persen.

Karena itu, ia berharap pemerintah menggenjot lagi belanjanya. Sebab, belanja pemerintah menjadi andalan untuk mendorong pertumbuhan di triwulan terakhir tahun ini. "Konsumsi pemerintah mengalami tumbuh -2,88 persen pada triwulan III-2022 merupakan satu-satunya komponen sisi pengeluaran yang terjadi kontraksi," tegasnya.

Realisasi APBN untuk belanja barang dan jasa hingga September 2022 turun dibanding 2021. "Konsumsi pemerintah tidak menjadi gas pertumbuhan, tapi malah menjadi rem. Hingga September 2022, realisasinya sangat rendah yakni 61,61 persen atau lebih rendah dari September 2021 yang sebesar 65,7 persen,"tukas Tauhid.

Ia menegaskan bahwa peran APBN menjadi shock absorber dalam mempertahankan stabilitas dan pemulihan percepatan pertumbuhan ekonomi pascapandemi harus dioptimalkan, khusus terkait realisasi alokasi anggaran PC PEN untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi di triwulan IV.

"Penyerapan perlu ditingkatkan mencapai 100 persen dengan akurasi sasaran yang membaik khususnya bansos dan perlindungan sosial terhadap masyarakat ekonomi lemah yang alami tekanan inflasi," tukasnya.