“Blended Finance' yang Inovatif Jadi Solusi Tingkatkan Konsesi Proyek Iklim

JAKARTA - Mekanisme blended finance yang inovatif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan konsesi proyek dan program iklim dalam mengatasi perubahan iklim. Konsesi proyek dan program iklim sangat diperlukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

"Mekanisme blended finance yang inovatif dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai tingkat konsesi yang diperlukan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) diterima di Jakarta, Rabu (8/5).

Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB yang diselenggarakan pada 2-5 Mei 2024 di Tbilisi, Georgia. Blended finance merupakan skema pembiayaan yang mengombinasikan berbagai sumber pendanaan untuk suatu proyek, seperti anggaran pemerintah, swasta, dan donor.

Seperti dikutip dari Antara, Menkeu menuturkan kebijakan ADB juga harus selaras dengan kebutuhan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim sambil terus mendukung tujuan pembangunan negara-negara berkembang anggotanya.

Menurut dia, perubahan iklim dapat menyebabkan masalah yang lebih serius dan sering terjadi di masa depan. Sebagian besar negara anggota ADB adalah bagian dari negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim.

"Terkait perubahan iklim, kita harus lebih peduli untuk mengatasinya secara serius. Tahun lalu, suhu global melebihi 1,45 derajat Celsius, di atas suhu pra-industri. Sepekan lalu, negara-negara Asia Selatan dan Tenggara dilanda gelombang panas," ujarnya.

Tindakan Tegas

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya tindakan segera dan tegas untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan bumi bagi generasi masa depan.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu tantangan dalam mengatasi perubahan iklim karena pada saat yang bersamaan, alokasi dana juga dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Indonesia mendukung ADB untuk mengalokasikan lebih banyak transfer pendapatan bersih ke Asian Development Fund (ADF) 14.

ADB telah meningkatkan komitmennya untuk menyediakan pembiayaan iklim senilai 100 miliar dollar AS bagi negara-negara berkembang anggotanya untuk periode 2019-2030.

Selain itu, ADB dan para donor termasuk Indonesia di dalamnya menyetujui penambahan dana sebesar lima miliar dollar AS untuk Dana Pembangunan Asia atau Asian Development Fund (ADF) 14 dan Technical Assistance Special Fund (TASF) delapan milik ADB. Penambahan dana ADF 14 itu disepakati dalam Pertemuan Tahunan ke-57 ADB.

ADF 14 memprioritaskan bantuan khusus kepada negara-negara berkembang kepulauan kecil yang sangat rentan terutama terhadap perubahan iklim, dan kepada negara-negara yang berada dalam situasi rentan dan terkena dampak konflik.

Sebelumnya, Deputi bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan pembiayaan campuran atau blended finance menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Blended finance telah menjadi pilar penting pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan," katanya.

Menurut Amalia, skema blended finance akan mampu menutupi kesenjangan pembiayaan program tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) secara global yang diperkirakan akan naik 70 persen.

Bahkan, kesenjangan pembiayaan SDGs ini juga terjadi di Indonesia dan menjadi lebih besar dari sebelum pandemi Covid-19, sehingga pemerintah harus semakin bersiap menghadapi ketidakpastian dan tantangan masa depan termasuk perubahan iklim.

Ia menjelaskan sebenarnya di tingkat global telah ada upaya peningkatan pembiayaan atau adaptasi dan mitigasi perubahan iklim namun dana yang tersedia masih jauh dari kebutuhan.

Sebagian besar proyek energi dan transportasi utamanya didanai oleh pinjaman dengan bunga rendah dan sebagian besar disediakan oleh pemerintah. "Kami membutuhkan mobilisasi sumber pendanaan lain," tegasnya.